Persilahkan Mundur, Luqman Hakim Warning Ketua DPC PKB se-Sulut

  • Whatsapp

Sulut, detiKawanuwa.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Utara (Sulut), Luqman Hakim me-warning Ketua-Ketua DPC PKB kab/Kota untuk mundur bila tak tahu cara mendapatkan kursi pada pemilu 2024.

Menurut Luqman, Musyawarah Cabang (MUSCAB) DPC-PKB se-Sulawesi Utara yang berhasil diselenggarakan bukanlah akhir, tapi awal dari semua yang menginginkan PKB di Sulut semakin solid dan semakin besar.

Ia menargetkan pada tahun 2024 PKB Sulut mempunyai cita-cita mendapatkan 5 kursi di DPRD provinsi dan di setiap Kab/kota wajib mendapatkan kursi di DPRD.

“Saya tegaskan di setiap kabupaten kota harus ada kursi. Saya tidak mau tahu caranya, yang tahu panjenengan semua. Kalau Ketua-ketua yang sekarang terpilih tidak tahu caranya bagaimana mengadakan kursi tahun 2024 di tempatnya masing-masing saya persilahkan mundur sekarang tidak perlu berlama-lama menjadi ketua partai kalau tidak tahu mengadakan kursi,” tegas Luqman Hakim, Kamis (11/03) saat memberikan sambutan pada penutupan MUSCAB DPC-PKB se-Sulawesi Utara, bertempat di Rumah Alam Manado Adventure Park.

Lanjut Luqman, meskipun dirinya bukan penduduk asli Sulut tapi sebagai bagian dari keluarga PKB sangat merindukan kemenangan PKB di daerah Nyiur Melambai.

“Di Sulawesi Utara baru 6 kabupaten/kota yang memiliki kursi, masih 9 daerah yang belum memiliki kursi sama sekali. Bahkan kami di Jakarta sudah merindukan, tidak boleh ditahan-tahan lagi,” kata Luqman, sembari melempar canda kepada peserta MUSCAB “kalau kerinduan di tahan-tahan nanti jerawatnya banyak.”

Lukman juga mengingatkan kalau DPP akan terus melakukan evaluasi atas perjalanan seluruh DPD pasca MUSCAB nanti. Akan dilihat progresnya setiap enam bulan lalu setahun akan beri vonis terkait kinerja ketua partai di daerah..

“DPD yang tidak menunjukan kinerja, yang hanya memberi harapan, kedepan tidak mendapat kursi di pemilu 2024 maka mohon maaf. Ketua umum DPP sudah menegaskan setiap saat ketua DPD dapat diganti. Maka tolak ukurnya adalah Kinerja,” tandas Lukman Hakim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Enda

Pos terkait