(foto:ist)
Sulut, detiKawanua.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Edwin H. Silangen, didampingi Asisten I Setda Prov. Sulut Edison Humiang beserta Kadis Kesehatan Prov. Sulut Debby Kalalo mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021 (secara Virtual) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulut, Selasa (5/1/2021).
Rakor yang diselenggarakan oleh Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Mengawali rapat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru, sambil memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Di awal tahun ini mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, pertolongan, kesehatan kepada kita semua agar dapat bekerja lebih baik dalam rangka melayani masyarakat sekaligus juga menghadapi persoalan pandemi Covid-19,” ucap Mendagri.
Selanjutnya Menkes Budi memaparkan Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Menkes Budi menyampaikan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden dalam jangka pendek adalah menyelesaikan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan mengatasi pandemi ini dengan secepat-cepatnya.
Untuk itu Menkes mengapresiasi Mendagri yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dengan para Kepala Daerah terkait Program Vaksinasi Covid-19.
“Dari 269 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 18tahun, kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta ini, yang dikeluarkan karena kondisi hamil, memiliki komorbit (Penyakit bawaan) yang banyak, dan pernah terkena Covid-19 jadi tinggal 181 juta rakyat. 181 juta inilah yang menjadi target vaksinasi kita. Karena vaksinasi membutuhkan 2 dosis, jadi dikali 2. Sesudah itu, kita mencadangkan 15% dari jumlah tersebut jadi total 426 juta. Itu adalah angka jumlah dosis vaksin yang harus kita siapkan.” ungkap Menkes Budi.
Menkes Budi mengungkapkan bahwa saingan untuk mendapatkan vaksin ini di dunia, tinggi sekali. Karena jumlah penduduk dunia ada 7,8 miliar, jika yang harus divaksinasi 70% sekitar 5,5miliar, dikalikan 2 jadi total 11miliar. Sedangkan produksi vaksin di dunia, kapasitasnya hanya 6,2miliar, itupun sudah dipakai untuk vaksin yang lain. Jadi membutuhkan waktu antri sekitar 2tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan Indonesia bersyukur telah mendapatkan vaksin tersebut.
“Ada 4(empat) jenis vaksin yang sudah kita secure (amankan), yaitu dari Cina “Sinovac” 125juta, itu sudah kontrak pasti, dari Amerika-Canada “Novavax” 50juta, dari Inggris “AstraZeneca” 50 juta, “Covax/Gavi” organisasi multilateral, Badan WHO yang memberikan akses vaksin ke negara-negara menengah ke bawah, termasuk Indonesia, sejumlah 10% dari populasi kita yaitu 54juta, dan diberikan secara gratis, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mendapat kontrak dengan “Pfizer” perusahaan Amerika-Jerman 50juta. Jadi total vaksin yang pasti sudah dimiliki adalah sekitar 270’an juta. Sisanya berupa opsi dari 420’an juta yang dibutuhkan.
Menkes Budi juga memaparkan jadwal kedatangan vaksin mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Selanjutnya Menkes Budi memaparkan tahapan pemberian vaksin, yaitu:
Tahap I: Periode vaksinasi Januari – April 2021
1. Petugas Kesehatan 1,6juta
2. Petugas Publik 17,4juta.
Tahap II: Periode vaksinasi April 2021 – Maret 2022
3. Masyarakat Rentan 63,9juta
4. Masyarakat Lainnya 77,1juta
Menkes Budi juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memastikan dan memonitor data Tenaga Kesehatan adalah valid, semua telah terdaftar.
Rencana Penyuntikan Vaksin perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 Provinsi.
Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan danpublik dalam program vaksinasi gratis bertahap.
Dengan program menyiarkan secara langsung dan positif proses vaksinasi pertama di Indonesia, dilakukan pada tiga kelompok, yaitu:
1. Pejabat Publik Pusat dan Daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19)
2. Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah
3. Tokoh Agama Daerah (Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu)
“Jadi penyuntikan perdana akan dilakukan di Jakarta, Bapak Presiden, tanggal 13 Januari, hari Rabu depan. Ini kami harapkan segera diikuti penyuntikan di provinsi hari Kamis dan paling lambat hari Jumat,” ucap Menkes Budi.
Menkes Budi mengharapkan dukungan dari seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat hadir dalam penyuntikan tanggal 14-15 Januari tersebut agar semua dapat berjalan dengan lancar.
“Suntikan ini adalah seremonial, simbolis untuk memberi keyakinan kepada publik bahwa penyuntikan ini sudah dimulai kesiapannya dan aman sehingga resistensi dari masyarakat menjadi rendah atau bisa mengikuti,” tambah Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga mengimbau kepada para kepala Daerah untuk mewaspadai agar tidak terjadi kekacauan pada saat pemberian vaksin. Sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemberian vaksin tersebut.
Selanjutnya Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memaparkan tentang Penegakan Prokes Tahun 2021.
“Vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin juga terluput dari Covid, sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang tidak mungkin divaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu,” ungkap Ka. Satgas Doni.
Oleh karenanya, Ka. Satgas Doni mengingatkan untuk tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan.
Guna menjamin penegakkan disiplin protokol kesehatan, Doni mengimbau untuk kembali mengaktifkan Posko Terpadu Penanganan Covid-19 sampai pada tingkat RT/RW dalam rangka perubahan perilaku.
“Apabila ini bisa kita lakukan maka kami yakin kita bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin. Dan tentunya apabila disiplin semakin baik maka kita yakin kasus aktif akan berkurang dan tentu resiko kematian pun akan bisa berkurang dan kita juga bisa menyelamatkan para dokter yang jumlahnya sangat terbatas,” pungkasnya.
Rakor ini juga diikuti oleh para Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Bupati/Walikota, beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang terhubung melalui virtual.
(*/Dkips/mild70)
