Retribusi Usaha Walet diduga Masuk Kantong Oknum ASN Pemkab Minsel

  • Whatsapp

Minsel, detiaKawanua.com – Sangat disayangkan ada beberapa dinas di kabupaten Minahasa Selatan diduga tak transpaan terkait Retribusi Pengolahan Walet , praktek – praktek tidak terpuji dengan mengambil untung yang diduga dilakukan oknum di beberapa Dinas semakin tercium karena terlihat usaha sarang burung walet yang keberadaannya semakin banyak dan tumbuh mbak jamur dimusim hujan.

Namun apa boleh dikata contoh saja di pusat kota amurang yang banyak jadi sorotan warga justru semakin menjadi-jadi pembangunannya.bahkan aturan 100 meter dari pemukiman tak dihiraukan

Bacaan Lainnya

Berdasarkan hasil penelusuran para awak media dikantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten minahasa selatan,terungkap bahwa pihak Dinas PTSP hingga saat ini belum dapat mengeluarkan ijin usaha sarang burung walet beroperasi diwilayah kabupaten minahasa selatan.

Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ronald Paat ditemui diruang kerjanya kepada sejumlah awak media membenarkan bahwa saat ini memang belum ada ijin resmi terkait usaha sarang burung walet di Minsel

“Sesuai catatan yang ada dipihak kami,serta berdasarkan laporan dan informasi bahwa saat ini banyak bangunan sarang burung walet yang berjamur tumbuh dikota seputar amurang.” kata Kadis Ronald Paat

“memang semuanya belum memiliki Ijin Prinsip dan ijin Lingkungan alias belum mengantongi ijin resmi pengoperasian usaha sarang burung walet karena masih menunggu revisi RTRW yang belum dibahas ditingkat Legislatif ” tegas Paat.

Adapun Pernyataan Ronald Paat tersebut dikuatkan pada hasil pansus LKPJ beberapa waktu lalu yang sempat terungkap dimana Perda tentang ijin usaha sarang burung walet hingga saat ini belum maksimal berjalan disebabkan pembahasannya ditingkat DPR belum menemui kesepakatan tentang pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Mariano Kani saat ditemui disalah satu kawasan rumah kopi D’teras menjelaskan,Dirinya saat masih menjabat sebagai Kabid Trantib bersama beberapa stafnya sempat mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan sosialisasi serta mengingatkan kepada pemilik untuk sementara waktu agar tidak melukakan aktivitas usaha tersebut.

“Dinas Satuan Polisi Pamong Praja minsel selama ini sudah menjalankan fungsinya melakukan upaya persuasif kepada mereka karena pada dasarnya kami Pol PP adalah sebagai Penegak Perda.” tambah Kani.

lebih jauh Kani mengatakan,”Jika benar apa yang disampaikan oknum pengusaha ” W ” tersebut bahwa Dia (“W”) selama ini telah melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebesar Rp 700 ribu rupiah,maka yang menjadi pertanyaannya kemana retribusi tersebut masuk sebagai sumber pendapatan daerah.” ujar Kani

Sebab menurut Kani,hingga saat ini dirinya sama sekali tidak mengetahui kalau usaha sarang burung walet ini telah mengantongi ijin resmi dan sudah ada penarikan retribusi.

Namun sungguh disayangkan, akibat belum adanya regulasi yang menjadi landasan pijakan mengatur soal sarang burung walet,sejumlah oknum pengusaha nakal justru dengan seenak perut mendirikan bangunan sarang burung walet tanpa melalui prosedur yang ada.

Salah satu lokasi yang dianggap melawan aturan yaitu yang berdiri megah dikompleks pasar 54 amurang depan eks warung kopi D’teras yang diduga milik seorang Haji berinisial “W”.

Keberadaan bangunan ini selain dianggap melanggar aturan,karena berdiri ditengah tengah pusat kota dan pemukiman,pemiliknya pun diduga memiliki jaringan kuat didalam salah satu dinas.

Sikap terbilang acuh terhadap dampak lingkungan oleh pemilik dan pengusaha terlihat sangat tidak perduli terhadap keluhan masyarakat alias pandang enteng.
( Vandytrisno/RP )

Pos terkait