Tanggungan Pemerintah Tembus 151 Triliun Untuk Jamkesnas BPJS Kesehatan

  • Whatsapp

Manado, detiKawanua.com – Melaksanakan pertemuan bersama media di salah satu restoran di Manado pada Rabu (06/11/2019) siang tadi oleh Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah Suluttengo-Malut,
Dasrial SE AK MM menjelaskan soal tujuan kegiatan terkait adanya terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 75 Tahun 2019 untuk BPJS Kesehatan, serta rasionalisasi hitungan dan adanya perubahan regulasi. Yang oleh karena itu menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) yang akan berlaku pertanggal 1 Januari 2020.
“Ini merupakan kewajiban kami dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakat. Yang utama itu BPJS juga seperti halnya asuransi bersifat sosial yang ini secara bersama-sama dilakukan bergotong royong,” terang Dasrial yang mengakui dengan adanya rencana kenaikan iuran pembayaran kepesertaan program JKN-KIS ini juga tuai pro dan kontra.
“Sehingga  menjadi kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa iuran ini dinaikkan oleh pemerintah, dan kami berharap pertemuan pada hari ini bersama media menjadi sarana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyesuaian iuran JKN-KIS.
“Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku nasional, termasuk kita semua yang hadir pada disini merupakan ‘pelaku’ dari JKN,” pungkas Dasrial.
Adapun diketahui oleh pemerintah pusat telah menanggung anggaran sebesar 151 Triliun melalui APBN selama tahun 2014 hingga 2019 ini. 
Hadir dalam pertemuan jajaran staf BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Staf BPJS Manado. Hendra Rompas Asst. Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi,Asst Deputi Bidang SDM,Raymond Liuw, Kepala Cabang BPJS Manado, Prabowo, dan Asst Deputi PMKR, Rudi Siahaan.

(Mail70).

Pos terkait