Boltim, detiKawanua.com – Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Meyke Mamahit menilai, bahwa pengadaan profil desa oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tidak sesuai dengan sasaran Dana Desa (DD).
Pasalnya, pengadaan tersebut oleh beberapa desa tidak tertata dalam anggaran dan bukan mengarah kepada pemberdayaan. “Jadi, pihak desa enggan melakukan pembayaran sebab, tidak tertata dalam DD. Selain itu, pengadaan tersebut juga tidak mengarah kepada pemberdayaan,” ungkap Meike, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (07/09) siang tadi
Kepada media ini, dirinya juga menuturkan, bahwa dalam rangka evaluasi perkembangan desa, Pemerintah Pusat telah melayangkan surat edaran ke Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk segera melengkapi dan melaporkan data evaluasi pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan. “Terdapat dalam poin kedua isi surat tersebut, menyebutkan bahwa segera mengoptimalkan penyusunan profil Desa dan kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007. jadi, mengoptimalkan kembali profil desa yang suda ada. Bukan pengadaan,” jelas Dia.
Menurutnya, pihak BPMPD telah menyalah artikan pernyataan yang tertuang dalam poin ke dua (mengoptimalkan-red) isi surat edaran itu. Sehingga yang terjadi, bukan hanya mengoptimalkan melainkan telah dilakukan pengadaan.
Namun begitu, Dirinya mengaku jika polemik pengadaan profil desa tersebut adalah tanggungjawab bersama yang tentu harus diatasi bersama pula mekanisme pembayarannya. sebab, barangnya telah berada di pihak Desa. “Akan dikaji lagi tentang kesesuaian perencanaannya, dan dibuat penawaran harga. Apakah bisa di swakelola atau tender yang pasti, kalau Dana Desa itu bisa diswakelola,” papar Meike.
Sekedar diketahui, pengadaan profil tersebut berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, menelan anggaran hingga Rp 1,2 miliar lebih, dimana besaran anggaran untuk pengadaan sebuah profil ditaksir mencapai Rp 16 juta per satu profil desa.
(Fidh)
