Ranperda RPJPD 2005-2025 Boltim Disahkan

Bupati Sehan Landjar saat menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna RPJPD di DPRD Boltim.

Boltim, detiKawanua.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupatem Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Tahun 2005-2025, resmi disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) melalui rapat Paripurna di Ruang Sidang Sekretariat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Jumat (12/08).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim, Marsaoleh Mamonto, didampingi Sehan Mokoagow selaku Wakil Ketua DPRD Boltim. Sedangkan mewakili dari Pemerintah Daerah, dihadiri oleh Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar, Sekretaris Daerah (Sekda), Muhammad Assagaf serta seluruh Kepala Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Boltim.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, selaku Kepala daerah wajib menyampaikan dokumen RPJPD kepada DPRD, yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda). Hal ini dilakukan untuk mewujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik 

“Penyampaian dokumen RPJPD kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah kewajiban kepala daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,” ungkap Bupati.

Lanjut dikatakannya, dengan disahkan Ranperda RPJPD Kabupaten Boltim menjadi Perda, akan menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen turunannya. Baik RPJMD, Renstra, RKPD, dan RKA SKPD.

“Dengan disahkan Ranperda ini, kedepan diharapkan akan terwujud keserasian, keterpaduan dan keselarasan antara dokumen satu dengan yang lain dalam  penyelenggaraan pemerintahan di Boltim,” kata Bupati yang biasa disapa dengan sebutan Eyang.

Diketahui, Dokumen RPJPD tersebut terdiri dari 57 tujuan dan 74 sasaran, yang merupakan penjabaran dari 5 misi daerah Boltim. Di dalamnya berisi gambaran umum dan kondisi daerah, analisis isu strategis, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

(Fidh)