Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2015.
Boltim, detiKawanua.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bersama pihak Pemerintah derah (Pemda) Boltim, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementar (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Derah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015, Jumat 4/09 tepat digedung DPRD Boltim sore tadi yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Boltim, Sehan Mokoagow.
Dalam Paripurna tersebut, Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar menyampaikan bahwa, pada proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatifmelalui Badan anggaran (banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap asumsi-asumsi yang dijadikan dasar, kebijakan anggaran, prioritas kebijakan program, singkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah serta dukungan terhadap pencapaian yang telah ditetapkan dalam rancangan KUA serta PPAS APBD-P 2015.
“Memang, mengenai proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang berjalan penuh dinamika namun, saya yakin bahwa dinamika dalam pembahasan tersebut, adalah bertujuan untuk menghasilkan dokumen KUA serta PPAS APBD-P Tahun anggaran 2015 agar lebih baik lagi serta, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan berlaku,” ujar Bupati.
Lanjutnya, terutama pada subtansi berupa target pendapatan daerah, belanja daeerah, pembiayaan daerah, sehingga dapat memberi multi player efek bagi kemajuan pembangunan didaerah ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Bahwa tahapan yang berjalan dinamis, dengan tujuan menghasilakan perencanaan penganggaran yang lebih baik dan selanjutnya, akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD-P 2015 yang tentunya ini tujuan kita semua. oleh karenanya, Saya beserta jajaran eksekutif mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak DPRD Boltim, yang telah memberi sumbangsi pemikiran dan melalui koreksi yang sifatnya konstruktif guna untuk penyempurnaan penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD-P 2015 ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu Bupati juga mengatakan, ada beberapa catatan dan saran yang telah disampaikan oleh Banggar DPRD, akan menjadi perhatian kami pihak eksekutif dengan mengacu pada ketentuan peratuturan perundanga-undangan berlaku yang mengatur tentang mekanisme penyusunan APBD yakni, Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, pengelolaan keuangan daerah. Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang, pedoman pengelolaan keuangan daerah.
“Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang, perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang, pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang, pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2015. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam penyusunan RKA perubahan sebagai acuan utama dalam penyusunan Ranperda tentang APBD perubahan 2015,” papar Bupati.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika belum dapat mengakomodir semua harapan dan kebutuhan yang diusulkan sebab mengingat, keterbatasan kemampuan keuangan daerah karena, adanya agenda pembangunan dan pemerintahan yang menjadi skala prioritas dan tidak dapat ditunda pelasanaannya.
“Namun demikian, akan tetap menjadi perhatian kami melalui APBD Tahun 2016. Ini adalah wujud nyata antar pihak eksekutif dan legislati sebagai komitmen bersama untuk terus bekerja dan berkarya dalam membangun daerah tercinta ini guna untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang telah dicita-citakan untuk kita persembahkan kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan,” ucap, Sehan Landjar mengakhiri sambutannya, Jumat (04/09).
Turut hadir dalam Paripurna tersebut, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar, Wakil Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoagow beserta anggota seluruh DPRD Boltim, serta sejumlah jajaran Kepala SKPD. (Fidh)
