Ilustrasi Pilkada Serentak. /Ist
Bitung, detiKawanua.com – Walikota tidak mungkin akan leluasa mengatur rakyatnya kalau ia sadar bahwa mayoritas pemilih tidak memilih dia. Jadi sangat efektif peserta Pilkada jika hanya diikuti oleh 3 calon, agar pemenangnya bisa mendapat suara mayoritas pemilih. Hal ini disampaikan pengamat politik dan pemerintahan Sulut, DR Ferry Liando SIP MSi.
Liando mengatakan, pelaksanaan Pilwako di Kota Bitung idealnya diikuti oleh tiga pasangan calon dari tujuh pasangan calon yang tengah berjuang untuk mendapatkan tiket. Jika mayoritas memilih walikota terpilih maka mayoritas pemilih itu akan tunduk pada kebijakan, kalau kontestan lebih dari tiga bahkan sampai tujuh pasang maka legitimasi walikota terpilih sangat lemah. Bisa saja wali kota terpilih hanya di dukung oleh 15 sampai 20 persen suara sementara 80 persen terdistribusi pada 6 calon lainnya.
“Undang-undang nomor 8 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pilkada hanya dilaksanakan dalam satu putaran dan pemenangnya berdasarkan suara terbanyak, dampak negatif jika dukungan suara pada wali kota sangat lemah adalah bisa saja kebijakan yang dibuat wali kota dan wakil wali kota terpiluh akan mendapatkan penolakan dari mayoritas pemilih yang tidak memilihnya,” ujar Kepala program studi (kapro) Pengelolaan sumber daya pembangunan (PSP) Pasca Sarjana Unsrat.
Selanjutnya mengenai himbauan yang disampaikan para calon maupun penyelenggara pilkada bisa saja tidak mendapat perhatian dari mayoritas pemilih, seperti yang terjadi diibeberapa negara maju jika legitimasinya lemah maka kedudukannya rentan. “Kalau pemimpin yang terpilih tidak dari mayoritas pemilih maka mudah sekali di ganggu atau di goyang oleh pemilih yang tidak memilih pemimpin yang jadi,” tukasnya. (*/tnm/Arby)
