Manado, detiKawanua.com – Dana aspirasi Masyarakat (Asmara) sebesar 20 Milyar per anggota DPR RI, sontak menuai kecaman dari para aktivis mahasiswa Bolaang Mongondow yang menimba ilmu di Kota Bandung, dan tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow (KPMIBM) Cabang Bandung.
Terlebih wacana kontroversi ini membuat darah para punggawa KPIMBM mendidih, setelah diketoknya palu pengesahan dana Asmara yang masuk dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) pada rapat Paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Selasa (23/06).
“Secara tegas torang menolak adanya dana tak berguna ini. Di tengah kebutuhan negara yang semakin meningkat setiap tahunnya, harusnya pemerintah lebih berfikir tentang kesejateraan rakyat,” kecam Abdul Riskal Tegela, Ketua KPMIBM Cab. Bandung dalam pesan BlackBerry Messenger (BBM), Rabu (01/07) pagi.
Dalam diskusi larut malam yang diselenggarakan pengurus KPMIBM Cab. Bandung, Selasa (30/06) malam, menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat terbuka Dengan judul ”Surat Terbuka Untuk ADM dan YSM; Mempertanyakan Konspirasi dalam Dana Aspirasi”, para Mahasiswa mempertanyakan tidak maksimalnya kinerja wakil rakyat asal Bolaang Mongondow Raya (BMR), Aditya ‘Didi’ Moha (ADM) dan Yasti Soepredjo Mokoagow (YSM) serta 2 legislator Dapil Sulut lainnya.
“Mari kita mempertanyakan sikap serta suara hati daripada empat perwakilan Legislator Senayan selaku putra daerah. Bagaimana sikap seorang Wenny Warouw (nama diperbaiki), dari fraksi Gerindra, EE. Mangindaan dari Demokrat, terutama yang terhormat Aditya Anugerah Moha dan Yasti Soepredjo Mokoagow selaku anak daerah BMR,” kutip salah satu bagian isi surat terbuka KPMIBM tersebut.
Seperti diketahui, Paripurna pengesahan dana asmara dihadiri 315 anggota DPR RI dan berlangsung alot dengan hujan interupsi, puluhan anggota diantaranya melakukan walk out. Termasuk tiga fraksi yang dipastikan tidak menghadiri Paripurna karena sejak awal menolak usulan dana asmara tersebut, yakni fraksi seperti PDIP, Nasdem dan Hanura.
Di point lain dalam isi surat juga menyebutkan, apabila ADM dan Yasti tidak segera mengklarifikasi, dan ikut menerima dana aspirasi, maka siap-siap akan dituding sebagai perompak uang rakyat, yang dikelola Negara.
“Semoga saja kami yang salah menilai bahwa RAPBN 2016 nanti akan dirampok secara besar-besaran oleh para legislator yang terhormat jikalau memang misi yang dibawa oleh ADM dan YSM terutama, merupakan misi pembangunan tanpa menghianati kepercayaan rakyat. maka pertanggungjawabkan itu pada kami dan kami tantang kalian untuk membuktikan ucapan “Diam-diam, negara sedang melakukan pesta pora perampokan, tidak salah !,” jelas point akhir tuntutan dalam isi surat terbuka KPMIBM. (Rafsan Damopolii)