Dua SKPD Pemprov Sulut, Disorot Pansus

  • Whatsapp
Ayub Ali saat menyampaikan pendapat, pada Rapat Pansus LKPJ Akhir Jabatan Gubernur Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Terdapat dua nama Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Provinsi Sulut mendapat sorotan serius dari Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir jabatan Gubernur SH. Sarundajang antara lain Dinas Pendikan (Diknas) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pasalnya, setelah menggelar kunjungan lapangan ke SKPD banyak sekali temuan Pansus mulai dari kurangnya perhatian dan kurangnya pemanfaatan program, Pansus juga menemukan berbagai kebijakan SKPD yang tidak sesuai aturan.
“Berdasarkan pantauan kami khususnya, RS. Kandouw terdapat alat kesehatan yang tidak digunakan, padahal alat tersebut diadakan atas pengajuan RS terkait,” kata Hi. Ayub Ali, Rabu (01/07) di Ruang Rapat II DPRD Sulut.
Ali juga menuturkan, temuan lain misalnya bantuan dana yang bersumber dari APBD tidak maksimal realisasinya. “Padahal RS. Kandouw pernah mendapat bantuan sebesar Rp. 8 miliar namun masih dianggap kurang. Hal ini perlu di batasi mengingat, dana yang di salurkan olep Pemprov melalui APBD digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, namun alat tersebut malah tidak di fungsikan,” beber Ayub.
Temuan lain di sampaikan oleh Andre Anggouw. Menurutnya, di RS. Kandouw kebijakan yang sering dilakukan adalah membatasi pelayanan pasien dengan alasan kondisi pasien suda tidak perlu lagi perawatan.
“Pasien di bolehkan pulang karena di anggap sudah membaik. Anehnya sehari setelah pasien tersebut pulang ke rumah, pasien tersebut langsung meninggal dan kejadian ini sudah berulang kali terjadi,” kata Anggouw.
Selain RS. Kandouw yang merupakan kontrol dari Dinkes ini, Pansus juga membeberkan berbagai temuan disejumlah sekolah yang berada di pelosok dan sekolah yang berada di perbatasan wilayah. Berkaitan hal ini, Diknas diminta lakukan peranan yang optimal.
“Diknas harus mempertikan tenaga pengajar serta,  fasilitas pendidikan lainnya berupa gedung sekolah yang sudah tidak layak di huni juga harus ada pembenahan pola pendidikan termasuk beasiswa bagi siswa berprestasi harus di perhatikan juga,” urai Noldy Lamalo, Aleg Dapil Bitung yang juga anggota Pansus. (Rifaldi Rahalus)

Pos terkait