Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw bersama Wakil Ketua pada Paripurna Internal tentang LKPJ Gubernur.
Manado, detiKawanua.com – Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR.Sinyo Harry Sarundajang Panitia Khusus (Pansus) telah menggelar Rapat Paripurna Istimewa.
Sebelum Rapat Paripurna Istimewa di gelar, Pansus terlebih dahulu telah menggelar Paripurna Internal. Hadir dalam paripurna internal Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Stevanus Vreeky Runtuh, Marten Manopo dan Wenny Lumentut.
Sekertaris Pansus saat memberikan penyampaian.
Parpurna internal tersebut di maksud untuk menyampaikan hasil pembahasan LKPJ oleh Pansus terhadap seluruh anggota dewan termasuk diluar dari anggota Pansus.
Sebagaimana catatan yang telah rangkum oleh pansus sebelumnya ternyata dalam pembahasan internal terjadi penambahan catatan. Oleh anggota di luar Pansus.
Antara lain, di sampaikan oleh Rocky Wowor ke Pansus. Aleg dapil Bolaangmongondouw ini membeberkan bahwa, saat ini masyarakat Bolmong tengah mempersoalkan pembangunan salah satu jembatan karena hingga saat ini belum kunjung di selesaiakan.
Sekertaris Pansus LKPJ Gubernur Sulut, Frangky Wongkar.
Untuk itu, Wowor menghimbau agar pembangunan jembatan tersebut bisa di masukan ke catatan pansus terhadap SKPD terkait sebagai rekomendasi.
“Ijin pimpinan, saya rasa persoalan pembangunan jembatan yang terus di keluhkan warga Bolmong belum tertuan dalam catatan pansus sebagai rekomendasi. Untuk itu saya minta persoalan ini juga bisa dijadikan rekomendasi ke SKPD bersangkutan,” pinta Wowor, Selasa (06/07).
Anggota DPRD Sulut, yang hadir pada Paripurna Internal.
Sebelumnya, Sekretaris Pansus Frangky Wongkar menuturkan, perlu adanya upaya lebih maksimal lagi langkah pemerintah provinsi (Pemprov).
“Sebagai rekomendas, pemprov perlu mengupayakan pendapatan daearah melalui Dispenda dan di sertai dengan koordinasi dengan Polda Sulut dan juga Samsat mengingat mengenai data kendaraan yang juah berbeda antara ketiga instansi ini padahal, terhitung mencapai sekitar 4000 kendaraan di luar sana yang tidak membayar pajak,” cetus Wongkar.
Ketua Pansus Edwin Lonto memberikan pandangan.
Bukan saja Dispenda akan tetapi Pansus selain mengapresiasi kinerja SKPD selama periode Gubernur SHS hingga pada akhir jabatan di 2015 ini namun, Pansus juga memberikan rekomendasi ke seluruh SKPD dengan harapan Pansus agar ke depan SKPD bisa lebih mengoptimalkan tugas dan tanggungjawab mereka.
“Pansus mengapresiasi hasil capaian SKPD namun, Pansus juga memberikan rekomendasi ke seluruh SKPD. Terlebih Dispenda,Diknas dan Dinkes serta PU”pungkas Wongkar. (Adv/Rifaldi Rahalus)
