Bupati Bolmong Serahkan Dokumen IUP Kepada Gubernur Sulut

  • Whatsapp
Bupati Salihi Mokodongan Menandatangani Berita Acara Penyerahan Dokumen IUP. /Ist 

Bolmong, detiKawanua.com
– Menindaklanjuti pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Bupati Bolaang Mongondow Hi Salihi Mokodongan
menyerahkan dokumen perijinan pertambangan mineral dan batubara
(minerba) kepada Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, yang bertempat di
ruang CJ Rantung lantai II kantor gubernur Sulut, Rabu (08/06) lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam
salah satu pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, menyatakan
bahwa kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) dialihkan
dari Pemerintah Kabupaten / Kota menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Penyerahan
Dokumen IUP tersebut dilaksanakan setelah melalui penandatanganan
berita acara oleh Gubernur Sulut DR SH Sarundajang dan Bupati Bolaang
Mongondow Hi Salihi Mokodongan.

Dalam sambutannya
gubernur mengatakan penyerahan dokumen IUP tersebut merupakan tahapan
wajib dalam rangka mendukung suksesnya pembangunan di bidang
pertambangan mineral dan di bidang lingkungan hidup.

Bupati Salihi Mokodongan Menyerahkan Dokumen IUP kepada Gubernur Sulut. /Ist

Lebih
jauh Gubernur mengatakan pemprop akan mengawasi setiap IUP yang
beroperasi di wilayah Sulut. “Jika izinnya masih jalan tapi tak ada
kegiatan, maka izinnya akan dicabut. Atau kegiatannya masih berjalan
namun izinnya telah habis dan tidak memperbaharui izin maka kegiatan
perusahaan maupun izinnya akan dihentikan atau dicabut,” ujar Gubernur
Sarundajang.

Sementara menurut Bupati Hi Salihi
Mokodongan, pertambangan mineral merupakan kekayaan yang tak terbarukan
yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Walaupun saat ini IUP-nya
telah menjadi kewenangan Propinsi namun kewenangan pemerintah Kabupaten
tetap ada yakni dalam pemberian rekomendasi atas IUP di wilayah masing
masing. Tanpa rekomendasi maka IUP tak akan diterbitkan,” jelasa Bupati
Mokodongan.

Dalam laporan disebutkan bahwa Bolaang
Mongondow tercatat sebagai daerah dengan IUP terbanyak yakni 29 izin
meliputi pertambangan emas, pasir besi, batu lempung, batu gamping,
batuan lainnya. (Adv)

Pos terkait