Kantor Kejari Minsel.
Minsel, detiKawanua.com – Untuk lebih mengedepankan tugas dan fungsi dalam penegahkan hukum di Kabupaten Minahasa Selatan, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan di Amurang tengah mengupayakan ada Sinkronisasi data dalam menindaklanjuti satu laporan dugaan Korupsi dengan Lembaga lain sesuai instruksi Presiden dan Keputusan Presiden RI Jokowidodo.
Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Minsel), I Wayan Eka Miartha SH, MH, saat menerimah media ini dan beberapa insan pers biro Minsel dengan tegas Kajari yang didamping Kasi Intel M. Resa Pahlepi, SH, menyatakan untuk penegakan hukum Kejari minsel mengedepankan Pencegahan tapi tidak mengesampingkan Penindakan, namun apabila sudah ada laporan maka Pihak Kejari Minsel akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“Memang penindakan itu penting jika memang benar-benar sudah ada sinkronisasi data antara Kejaksaan dan APIP karena garda terdepan bagi penanganan laporan adalah APIP maka sinkron data itu penting untuk mengetahui sejauhmana kendala dan persoalan dilapangan, apalagi menyangkut Teknis pengerjaan seperti kekurangan Volume, keterlambatan dan temuan,” Jelas Kajari Minsel.
Adapun persoalan yang banyak dibicarakan dengan Kejari Minsel seputar orientasi kerja Kejaksaan dan dugaan penyalagunaan anggaran Proyek dan penyimpangan lainnya. Meski ini sebatas data awal untuk ditindaklanjuti.
Diketahui Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP )atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap  penyelenggaraan tugas  dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.
(Vansytrisno)
