Manado, detiKawanua.com – Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw membuka secara resmi Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulut, bertempat di salah satu Hotel di Manado, Rabu (14/11) siang tadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar Bappeda Provinsi Sulut tersebut sangat tepat dikarenkan saat ini adalah momentum penyusunan APBD T.A 2019.
“Saya atas nama bapak Gubernur (Olly Dondokambey) memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Jadi momennya pas karena tidak ada jalan lain, penetrasi dalam penanggulangan kemiskinan nomor satu dari siapa? tentu pemerintah,” terang Kandouw.
Menurutnya, pemerintahan provinsi Sulawesi Utara ini semenjak dipimpin Gubernur (Olly Dondokambey) dan dirinya (Wagub,Steven Kandouw) itu di Provinsi Sulut sendiri mengalami angka kemiskinan tren yang positif.
“Saat ini tahun 2018 angka kemiskinan Sulut berada pada posisi 7,8 persen dari 8,9 persen tahun 2016 itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran APBD bukan berbalik lurus terhadap kemiskinan seperti dicontohkannya di Provinsi Sulawesi Tengah untuk pertumbuhan ekonomi (PE)nya diatas rata-rata PE nasional. Namun, secara defacto kemiskinan di wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulut.
“Paling betul walaupun secara besaran APBD sedikit, tapi penetrasi yang tepat itu bisa kurangi kemiskinan. Kita perlu berbangga hati, fiskal Sulut itu menengah. Malah ada beberapa kabupaten/kota yang fiskalnya rendah tapi kemiskinan mulai turun. Ini merupakan kerja keras kita semua baik pemprov dan pemerintah kabupetan/kota,” ungkap Kandouw yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulut.
Disamping itu juga, dirinya membeberkan bahwa kemiskinan merupakan suatu momok, yang oleh karen Itu membutuhkan penanganan serius dari seluruh stakeholder terkait.
“Concern kita lewat roadmap sudah ada dan ternyata efektif yaitu, identifikasi, koordinasi dan target kabupaten/kota harus ada. Targetnya bukan mengurangi tapi angkanya, kalau ada 60 ribu kita turunkan 10 ribu. Ini namanya empiris, Nominalnya harus ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut, Ricky Toemandoek dalam laporan mengatakan rapat ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam merencanakan dan monitor semua program kemiskinan di Sulut.
“Maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi serta mempertajam program kemiskinan,” terangnya.
Hadir dalam rapat ini, diantaranya Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Wakil Walikota Manado Mor Bastian, sejumlah Wakil Walikota/Bupati lainnya, para kepala Bappeda dan Bapelitbang kabupaten/kota se Sulut, Kanwil Agama, Bank Sulut, BPJS, IAN, perbankan, BI, LSM, serta para wartawan.
(IsJo)
