Ilustrasi
Kotamobagu, detiKawanua.com – Program sejuta
rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, yang dicanangkan
Pemerintahan Joko Widodo, mulai ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
Terbukti, Pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), mulai
melakukan pendataan bagi para PNS di jajaran Pemkot yang belum memiliki rumah
tempat tinggal.
rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, yang dicanangkan
Pemerintahan Joko Widodo, mulai ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
Terbukti, Pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), mulai
melakukan pendataan bagi para PNS di jajaran Pemkot yang belum memiliki rumah
tempat tinggal.
Hal ini, sebagaimana disampaikan Kepala
BKDD Kotamobagu, Adnan Masinae, melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi, Nurwani
Damopolii, Rabu (11/11), siang tadi, saat bersua sejumlah awak media di ruang
kerjanya. “Suratnya baru dimasukkan ke seluruh SKPD, jadi belum ada informasi
dari para pimpinan SKPD masing-masing,” ujar Damopolii.
BKDD Kotamobagu, Adnan Masinae, melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi, Nurwani
Damopolii, Rabu (11/11), siang tadi, saat bersua sejumlah awak media di ruang
kerjanya. “Suratnya baru dimasukkan ke seluruh SKPD, jadi belum ada informasi
dari para pimpinan SKPD masing-masing,” ujar Damopolii.
Menurut Damopolii, data yang nantinya
dikantongi pihaknya, masih akan diverifikasi lebih dulu sebelum dikirim ke
pusat. “Verifikasi itu penting untuk melihat seberapa banyak PNS kita yang
butuh rumah. Nanti juga dari data yang kita kirim ke pusat, itu akan
diverifikasi kembali oleh tim dari pusat,” imbuhnya.
dikantongi pihaknya, masih akan diverifikasi lebih dulu sebelum dikirim ke
pusat. “Verifikasi itu penting untuk melihat seberapa banyak PNS kita yang
butuh rumah. Nanti juga dari data yang kita kirim ke pusat, itu akan
diverifikasi kembali oleh tim dari pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut
dikatakan, pihaknya akan melihat perkembangan selama seminggu ke depan atas
hasil pendataan yang dilakukan. “Saat ini memang belum ada informasi dari para
pimpinan SKPD, sebab memang suratnya baru kita kirim. Nanti kita akan lihat
perkembangannya selama seminggu ke depan,” tandasnya. (Ilman Ariyan)
