Anggota Dekab Bolmong (Ist)
Bolmong, detiKawanua. Com – Personil Fraksi PDI-P di DPRD Kabupaten Bolmong, Swempri Rugian menyorot kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Bolmong.
Menurut Rugian, dia mendapatkan laporan dari warga bahwa program bantuan dari instansi tersebut tidak terarah dan tidak tepat sasaran, misalnya pelayanan terhadap ibu hamil dan balita yang tidak maksimal.
“Bahkan, di salah satu desa, berdasarkan laporan yang masuk kepada kami, bantuan untuk ibu hamil dan balita disinyalir ditahan oleh BKKBD,” beber Rugian, Rabu (10/02)
Dalam menyalurkan bantuan, kata Rugian, BKKBD seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar warga tahu. Apalagi, sebagian besar masyarakat Bolmong berprofesi petani atau nelayan yang di siang hari jarang di rumah.
“Tidak mungkin satu kepala keluarga selalu ada di rumah mereka, sebelum penyaluran harus ada pemberitahuan kepada kepala desa minimal tiga hari sebelum disalurkan,” tegasnya.
Rugian meminta agar hal ini menjadi perhatian pihak BKKBD, khususnya Kepala Badan (Kaban) untuk memperbaiki kinerja serta pelayanan instansinya.
“Pelayanan BKKBD dari dulu sampai saat ini belum berubah. Jika pelayanan masih terus-terusan begini maka kami selaku lembaga yang mengawasi dan juga mitra kerja akan meminta bupati untuk mencopot saja kepala instansi itu,” tegasnya.
(Tri Saleh)
