MANADO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut), Stefanus B.A.N. Liow, secara maraton menggelar rangkaian Sarasehan Kebangsaan MPR RI guna memperkuat pemahaman sistem ketatanegaraan serta mengoptimalkan fungsi kelembagaan daerah. Rangkaian kegiatan strategis ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Sulut, mulai dari Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, hingga Kota Manado sejak Minggu (8/11/2026) hingga Senin (9/11/2026).
Dalam mengupas tuntas peran krusial serta kedudukan DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah di tingkat pusat, Senator yang akrab disapa BAN Liow ini menggandeng Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, sebagai narasumber utama.
Acara puncak dihelat secara interaktif di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut pada Senin (9/11/2026) siang dengan dihadiri oleh puluhan jurnalis serta perwakilan elemen pemuda. Forum ini menjadi wadah strategis menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, sekaligus mengawal konstitusi serta kedaulatan rakyat.
Dalam pemaparannya, Senator Stefanus Liow menjelaskan bahwa pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kini sejajar dengan lembaga negara lainnya. Saat ini, MPR RI beranggotakan 732 orang yang merupakan gabungan dari 152 anggota DPD RI dan 580 anggota DPR RI.
Meski UUD 1945 dapat diamandemen, Stefanus mengingatkan adanya konsensus nasional yang bersifat mutlak dan tidak boleh diubah, yaitu Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta sistem presidensial.
Mengenai pelaksanaan fungsi legislatif, Stefanus memaparkan bahwa DPD RI bersama DPR RI memegang kewenangan bersama pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang (RUU) terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ia mencontohkan kerja nyata DPD RI di pusat, seperti pengawalan peraturan daerah (perda) tata ruang wilayah, regulasi penanggulangan bencana, hingga penguatan kelembagaan daerah.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, kami terus berupaya mengoptimalkan kewenangan DPD RI agar aspirasi masyarakat di daerah dapat terakomodasi secara maksimal melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat,” ujar Stefanus.
Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando, menyoroti pentingnya ruang komunikasi publik yang terbuka bagi para senator dalam menjaring aspirasi. Liando menegaskan keberadaan DPD RI sangat krusial sebagai representasi wilayah yang memahami karakter lokal, seraya menganalogikannya dengan pembagian sistem kamar di Amerika Serikat.
“Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin unit tertentu tapi dia tidak menguasai karakter di daerah. Jadi paling tidak levelnya sama, cuma kita bagi-bagi kamar sebagaimana di Amerika,” tandas Ferry menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dan proporsional demi efektivitas pengawasan.
Rangkaian safari kebangsaan ini diketahui berlangsung padat. Sebelum menggelar diskusi di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut pada Senin siang, Stefanus terlebih dahulu melaksanakan kegiatan serupa di SMA Negeri 7 Manado pada Senin pagi. Sebelumnya pada Minggu (8/11/2026), rangkaian sarasehan juga telah sukses dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Barat (Kota Tomohon) dan Kecamatan Kawangkoan Barat (Kabupaten Minahasa).
