SANGIHE – Gelombang guncangan politik dan hukum yang melanda pusat kekuasaan di Jakarta menyusul pembongkaran skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memantik reaksi keras dari berbagai wilayah. Menanggapi penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi aktif lainnya, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kepulauan Sangihe, Arthur T. Lomboh, S.IP., secara terbuka menyuarakan manifesto sikap yang tegas. Dirinya menyatakan dukungan penuh tanpa syarat serta kesetiaan mutlak untuk tetap tegak lurus berada di garis perjuangan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Arthur T. Lomboh menegaskan bahwa tindakan penyusupan dan penyadapan komunikasi terhadap seorang Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kejahatan konstitusional serius yang mencederai marwah, kedaulatan, dan kehormatan lambang negara. Di kala tensi politik dan hukum di ibu kota memanas akibat penertiban internal aparat, Arthur memastikan bahwa APINDO Sangihe bersama seluruh jejaring kemasyarakatan di daerah tidak akan goyah sedikit pun. Sebaliknya, momentum ini dijadikan landasan untuk semakin merapatkan barisan di tingkat daerah guna membentengi kepemimpinan nasional yang sah dari segala bentuk infiltrasi dan rongrongan struktural.
Sebagai salah satu tokoh penggerak strategis di daerah kepulauan, Arthur T. Lomboh memandang sosok Presiden Prabowo Subianto sebagai jangkar utama stabilitas dan simbol persatuan bangsa yang harus dijaga bersama. Segala bentuk upaya pelemahan, baik melalui manuver intelijen ilegal maupun taktik sabotase komunikasi oleh oknum-oknum kekuasaan, harus dihadapi dengan respons persatuan yang solid dari seluruh rakyat di daerah.
“Tindakan intersepsi ilegal ini adalah pelanggaran hukum berat yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun. Kami dari DPK APINDO Kepulauan Sangihe menegaskan posisi kami secara hitam di atas putih: Kami berdiri kokoh, berjuang, dan mengawal penuh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Arthur T. Lomboh, Rabu (4/11/2026).
Ia menambahkan bahwa komitmen ini merupakan harga mati dalam menjaga kelangsungan kepemimpinan nasional. “Dukungan kami di daerah tidak akan bergeser satu milimeter pun menghadapi dinamika politik di pusat. Kami mendukung penuh dan mengapresiasi keberanian serta langkah tegas Kepala Negara yang tidak kompromi dalam menegakkan kepastian hukum, sekaligus membersihkan institusi serta aparatur negara dari oknum-oknum yang terbukti tidak loyal kepada negara dan konstitusi,” tegas Arthur dengan nada lantang.
Lebih lanjut, Arthur T. Lomboh menyerukan kepada seluruh elemen kemasyarakatan, aparatur sipil negara (ASN), jajaran TNI-Polri di daerah, hingga kalangan intelektual untuk mempererat tali sinergi. Kewaspadaan di tingkat daerah harus ditingkatkan guna memastikan situasi kemasyarakatan tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi atau isu-isu provokatif yang sengaja diembuskan oleh pihak tertentu untuk memecah belah konsentrasi jalannya pemerintahan nasional.
Menurut Arthur, ketegasan hukum yang diperlihatkan oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi skandal ini justru memicu gelombang optimisme baru di daerah. Keberanian membongkar jaringan penyadapan di lingkaran elite membuktikan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang setara (equality before the law) benar-benar diimplementasikan secara nyata di era kabinet saat ini.
Bagi APINDO Sangihe, manifestasi dukungan nyata kepada Presiden Prabowo tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan sikap politik, melainkan lewat komitmen menjaga keberlanjutan program-program strategis nasional yang sedang diturunkan ke daerah Kepulauan Sangihe. Seluruh pengurus dan anggota organisasi berkomitmen penuh untuk mengawal agenda kemandirian wilayah, memperkuat kedaulatan maritim, serta menerapkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan patuh hukum.
Arthur T. Lomboh percaya bahwa perlindungan total terhadap marwah dan kewibawaan Presiden Prabowo adalah tanggung jawab moral seluruh komponen bangsa. Dengan tuntasnya penegakan hukum yang transparan terhadap para pelaku penyadapan ilegal ini, Arthur optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan keluar dari krisis ini dengan fondasi yang jauh lebih kuat, lebih bersih, dan semakin fokus memimpin pergerakan Indonesia menuju kemandirian yang sejati.
