BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait lonjakan status desil sosial-ekonomi yang belakangan ini memicu polemik. Langkah konkret ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Upaya perumusan solusi tersebut dibahas dalam pertemuan strategis yang digelar pada Jumat (4/9/2026). Rapat penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., jajaran Kepala Dinas Sosial, serta delegasi BPS Bolmong yang diwakili oleh Kasubag Umum, Furqon, dan Pejabat Fungsional Statistika Pertama, Meilisa.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan komitmen Pemkab Bolmong untuk memperluas dan mempermudah akses kanal pengaduan bagi seluruh warga di Bumi Totabuan. Jika sebelumnya pos pengaduan BPS berpusat pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) lewat operator desa dan layanan tatap muka di Kantor BPS, kini jangkauannya diperlebar demi mengatasi tantangan geografis.
Melalui sinergi bersama Dinas Sosial dan BKKBN, pemerintah daerah akan menerjunkan petugas pengaduan khusus langsung ke lapangan. Petugas ini bertugas mendengarkan keluhan warga yang terkendala jarak untuk datang ke kantor, sekaligus melakukan pelacakan (tracking) mendalam mengenai penyebab naiknya status desil, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang sangat membutuhkan bantuan sosial.
Selain mempermudah pengaduan, Pemkab Bolmong juga akan menggencarkan sosialisasi masif mengenai faktor-faktor pemicu melonjaknya status desil seseorang. Berdasarkan hasil evaluasi bersama, terdapat empat penyebab utama yang sering tidak disadari oleh masyarakat, antara lain: Kepemilikan rekening tabungan dengan lalu lintas transaksi yang melebihi batas kewajaran, penyalahgunaan atau keterlibatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada aktivitas judi online (judol), penggunaan NIK pada aplikasi pinjaman online (pinjol) maupun fasilitas kredit perbankan lainnya, dan lonjakan beban pemakaian yang signifikan pada tagihan rekening listrik rumah tangga.
Melalui langkah proaktif dan edukasi berkelanjutan ini, Pemkab Bolmong berharap proses validasi data sosial di wilayahnya menjadi jauh lebih akurat dan transparan. Dengan demikian, seluruh program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara adil, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow.
