MANADO – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD berubah tegang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Amir Liputo, melayangkan kritik menohok kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait masalah kedisiplinan hingga indikasi ketidaktransparanan pengelolaan keuangan daerah, Senin (6/7/2026).
Ketegangan bermula saat Amir Liputo menyoroti banyaknya Kepala Perangkat Daerah (SKPD) yang absen dalam rapat penentu ini. Menurutnya, ketidakhadiran para pejabat teknis tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan uang rakyat.
“Akan sangat banyak pertanyaan teknis yang harus dijawab. Sementara beberapa pimpinan dinas tidak hadir dan hanya memberikan penugasan. Kami mohon pimpinan rapat mempertimbangkan kelanjutan sidang ini,” ujar Liputo tegas.
Politisi senior ini juga mengingatkan forum agar tidak menjadikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai tameng kesempurnaan kinerja keuangan. Liputo blak-blakan menyebut opini WTP sering kali menjadi “jebakan” yang melenakan fungsi pengawasan dewan.
“Kita sering terjebak dengan opini WTP. Di luar terlihat bersih, tapi tiba-tiba di dalam ada masalah hukum. Ini terjadi karena DPRD selama ini hanya memeriksa kulitnya saja, yakni dokumen-dokumen formal yang diserahkan, tanpa masuk terlalu jauh ke dalam,” kritiknya.
Ia menyindir inkonsistensi TAPD yang pada masa penyusunan APBD induk selalu mengaku “sekarat” anggaran hingga tega memangkas dana makan-minum dinas dan menghapus pos belanja langsung masyarakat. Namun, di akhir tahun anggaran, pos pendapatan justru kedapatan surplus besar.
“Waktu pembahasan awal, kita bertengkar hebat hanya untuk menaikkan anggaran sedikit saja. Pemerintah selalu bilang tidak ada uang, sampai belanja langsung dikorbankan. Tapi hari ini realisasinya luar biasa naik signifikan,” kata Liputo.
Ia meminta TAPD meruntuhkan ego sektoral dan membuka ruang komunikasi yang jujur. Surplus anggaran tersebut didesak untuk segera disalurkan guna mendanai program-program mendesak yang dijaring langsung dari aspirasi reses masyarakat.
Aroma Transparansi APBD Sulut Disorot, Amir Liputo Minta Pemerintah Buka-bukaan Soal Anggaran
