SULUT – Dalam kancah politik Sulawesi Utara, nama Feramitha Tiffani Mokodompit, S.M., M.B.A., muncul sebagai representasi politisi muda yang tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga kapasitas intelektual dan pengalaman lapangan yang matang. Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2024–2029, sosok yang akrab disapa Mitha ini membawa energi baru ke “Gedung Cengkih”.
Mitha menghabiskan masa sekolahnya dari SD hingga SMA di Timika, Papua. Tumbuh di lingkungan yang berbeda, karakter sosial bahkan sempat merasakan suasana konflik membentuk empati sosialnya sejak dini. Pengalaman hidup di tanah perantauan ini pula yang membuatnya lihai membawakan lagu-lagu daerah dengan “suara emasnya,” sebuah bakat seni yang ia asah sejak bangku sekolah.
Lahir pada 18 Oktober 1996, darah kepemimpinan Mitha mengalir kuat dari sang ayah, Ir. Limi Mokodompit, M.M., birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Bolaang Mongondow. Tumbuh dalam keluarga yang mendedikasikan diri pada pelayanan publik, Mitha belajar sejak dini bahwa politik adalah alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Namun, ia membuktikan bahwa ia berdiri di atas kaki sendiri melalui jalur akademis dan organisasi yang panjang.
Mitha bukan sekadar politisi muda biasa. Ia meraih gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dan melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di sana, ia mencatatkan prestasi membanggakan sebagai lulusan tercepat pada periode wisuda Januari 2022, menyelesaikan gelar M.B.A dengan predikat Cumlaude hanya dalam waktu 1 tahun 1 bulan 27 hari. Bekal manajerial inilah yang kini ia gunakan untuk membedah kebijakan publik secara sistematis.
Kematangan Mitha dibentuk oleh kerasnya dunia aktivis. Ia memulai kiprahnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, tempat ia mengasah nalar kritisnya. Namanya kian melambung saat ia mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang terpilih secara aklamasi memimpin DPD KNPI Kabupaten Bolaang Mongondow (2022–2025).
Pada Pemilu 2024, Feramitha melenggang mulus ke DPRD Sulut dengan perolehan 36.450 suara dari Dapil BMR, dan pernah ditunjuk sebagai salah satu Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) muda, membuktikan kapasitas komunikasinya yang diakui di level nasional. Bagi Mitha, 30 ribuan suara yang mengantarkannya ke kursi DPRD bukan sekadar angka statistik kemenangan. Itu adalah mandat kemanusiaan.
Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan besar partai terhadap kapasitasnya sebagai pemimpin muda.
Gaya komunikasinya yang santun namun berisi menjadikannya sosok yang mudah diterima, baik oleh para politisi senior di PDI Perjuangan maupun oleh kaum milenial yang selama ini merasa apatis terhadap politik. Di media sosialnya, ia kerap membagikan sisi lain kehidupannya yang bersahaja, memecah sekat kaku antara pejabat dan rakyat.
Ditempatkan di Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Hukum, HAM, dan Keamanan, Mitha memainkan peran strategis. Ia dikenal kritis dalam rapat dengar pendapat (RDP), terutama terkait tata kelola pemerintahan desa dan netralitas ASN. Baginya, Komisi I adalah gerbang utama memastikan pelayanan publik berjalan tanpa diskriminasi.
Sepanjang semester pertama tahun 2026, Feramitha tampil sebagai salah satu legislator yang paling gigih menyoroti nasib pegawai daerah. Dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP), ia konsisten memperjuangkan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui sinkronisasi data yang lebih akurat.
“Kesejahteraan aparatur adalah kunci pelayanan publik. Kita tidak bisa menuntut kinerja maksimal jika hak dasar mereka masih digantung,” tegas Mitha dalam salah satu rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Melalui Komisi I, Mitha membuktikan bahwa politisi muda mampu menguasai isu-isu pemerintahan yang kompleks. Ia tidak hanya bicara soal harapan, tetapi bekerja di jantung sistem untuk memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat dan keadilan hukum di Sulawesi Utara.
Ketegasannya terlihat saat ia mengawal isu-isu krusial di Dapil 4 Sulut. Mulai dari urusan infrastruktur jalan yang rusak, pembangunan talud untuk mencegah longsor, hingga masalah akses pendidikan bagi anak-anak di pelosok BMR. Ia seolah ingin membuktikan bahwa generasi muda tak lagi hanya menjadi objek politik, melainkan subjek yang menentukan arah kebijakan.
“Komisi I adalah tempat di mana kita memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan. Ini sejalan dengan visi saya untuk membawa suara BMR agar lebih terdengar dalam kebijakan provinsi,” ungkapnya.
Momen paling berkesan dalam karier politik mudanya terjadi saat Rapat Paripurna DPRD Sulut baru-baru ini. Dipercaya sebagai juru bicara bagi 10 legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV BMR, Mitha tidak tampil dengan narasi normatif. Ia membawa “oleh-oleh” berupa 193 aspirasi dari hasil reses di 30 desa. Dengan intonasi yang tegas, ia menyoroti nasib warga di Desa Muntoi yang terancam longsor karena ketiadaan talud, hingga akses jalan Pinogaluman yang seolah terlupakan oleh pemerintah provinsi.
“Ada jeritan warga di Desa Muntoi yang setiap hujan turun harus terjaga karena takut longsor menghanyutkan rumah mereka. Ada pula jalan di Pinogaluman yang putus total, memutus urat nadi ekonomi warga. Ini bukan sekadar angka, ini soal nyawa dan kesejahteraan,” tegasnya dengan nada yang berwibawa.
Di balik senyum ramahnya, Mitha adalah petarung politik dari PDI Perjuangan yang memegang prinsip teguh. Ia percaya bahwa representasi perempuan dan anak muda di kursi legislatif adalah kunci perubahan jangka panjang bagi Sulawesi Utara.
Kini, melalui gerakan “Teman Milenial”, Mitha sedang menjahit harapan baru bagi anak muda di Sulut. Ia membuktikan bahwa politik bisa tampil cantik, cerdas, dan yang paling penting: memiliki hati. Perjalanannya di DPRD Sulut baru saja dimulai, namun semangat yang ia bawa memberikan sinyal kuat: bahwa dari BMR, ada suara yang tak akan pernah berhenti berjuang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
