Kantor DPRD Bolmong. /Ist
Bolmong, detiKawanua.com – Sejak dilantik menjadi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow,
berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 207 tahun
2014, sebanyak 30 anggota DPRD Bolmong, belum pernah melaksanakan reses.
Yakni sejak akhir tahun 2014 hingga sepanjang tahun 2015.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow,
berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 207 tahun
2014, sebanyak 30 anggota DPRD Bolmong, belum pernah melaksanakan reses.
Yakni sejak akhir tahun 2014 hingga sepanjang tahun 2015.
Informasi yang berhasil diperoleh harian ini, pada tahun
2014 , pimpinan dan anggota DPRD periode 2009-2014 lalu, hanya melakukan
satu kali kegiatan reses, yakni pada tahap satu bulan Januari-April
2014, dengan anggaran berkisar sampai Rp477 juta melalui SP2D pada
tanggal 27 Maret 2014.
2014 , pimpinan dan anggota DPRD periode 2009-2014 lalu, hanya melakukan
satu kali kegiatan reses, yakni pada tahap satu bulan Januari-April
2014, dengan anggaran berkisar sampai Rp477 juta melalui SP2D pada
tanggal 27 Maret 2014.
Namun pada agenda reses kedua yakni pada bulan Mei-Agustus
tidak dilaksanakan. “Agenda reses kedua ini sudah tidak dilaksanakan
karena saat itu menjelang pemilihan umum legislatif untuk periode tahun
2014-2019,” kata sumber resmi harian ini.
tidak dilaksanakan. “Agenda reses kedua ini sudah tidak dilaksanakan
karena saat itu menjelang pemilihan umum legislatif untuk periode tahun
2014-2019,” kata sumber resmi harian ini.
Dia menambahkan, untuk sekali reses, dana yang tersedia
mencapai Rp.442 juta, dengan perhitungan setiap anggota mendapat dana
sebesar Rp12,5 juta sudah termasuk potong pajak. “Tiap tahun ada
anggaranya,” tambah sumber harian ini.
mencapai Rp.442 juta, dengan perhitungan setiap anggota mendapat dana
sebesar Rp12,5 juta sudah termasuk potong pajak. “Tiap tahun ada
anggaranya,” tambah sumber harian ini.
Untuk selanjutnya, agenda reses ketiga ditahun 2014, yakni
bulan September-Desember tahun 2014, juga tidak dilaksanakan, saat itu
30 anggota DPRD periode 2014-2019 sudah dilantik. Jika ditotal maka,
selama lima kali agenda reses (tahun 2014 dan 2015), tidak dilaksanakan
reses DPRD Bolmong.
bulan September-Desember tahun 2014, juga tidak dilaksanakan, saat itu
30 anggota DPRD periode 2014-2019 sudah dilantik. Jika ditotal maka,
selama lima kali agenda reses (tahun 2014 dan 2015), tidak dilaksanakan
reses DPRD Bolmong.
Salah satunya dari aktifis pemuda Bolmong Raya, Eko
Paputungan, menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, kegiatan reses adalah
bentuk pertanggungjawaban moral oleh para anggota DPRD kepada
masyarakat. “Karena dalam kegiatan reses ini, anggota DPRD dapat
menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat secara langsung. Selain
itu, anggaranya juga ada dan ditata dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) setiap tahun berjalan,” kata Eko.
Paputungan, menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, kegiatan reses adalah
bentuk pertanggungjawaban moral oleh para anggota DPRD kepada
masyarakat. “Karena dalam kegiatan reses ini, anggota DPRD dapat
menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat secara langsung. Selain
itu, anggaranya juga ada dan ditata dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) setiap tahun berjalan,” kata Eko.
Bahkan kata Eko, jika reses tidak dilaksanakan, maka
dananya seharusnya menjadi Silpa. “Tinggal ditelusuri dananya digeser
pada kegiatan apa. Dan apakah proses pergeseran itu tidak menyalahi
peraturan dan perundangan yang berlaku. Itu saja yang kita lihat, karena
bicara reses adalah bicara pertanggungjawaban moral kepada masyarakat
dan bicara pertanggungjawaban penggunaan anggaranya,” kata Eko. (Tri
Saleh)
dananya seharusnya menjadi Silpa. “Tinggal ditelusuri dananya digeser
pada kegiatan apa. Dan apakah proses pergeseran itu tidak menyalahi
peraturan dan perundangan yang berlaku. Itu saja yang kita lihat, karena
bicara reses adalah bicara pertanggungjawaban moral kepada masyarakat
dan bicara pertanggungjawaban penggunaan anggaranya,” kata Eko. (Tri
Saleh)
