Manado, detiKawanua.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan kajian ulang terhadap (Laporan Keterangan Perjanggungjawaban (LKPJ) Gubernur TA 2015, dengan melibatkan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulut.
Terhitung diawal bulan ini sudah beberapa SKPD diundang oleh Pansus LKPJ guna melakukan pembahasan tersebut, pada Rabu (13/04), giliran BAPPEDA dievaluasi oleh pansus, dalam pertemuan kali ini, anggota pansus Julius Jems Tuuk mengungkapkan bahwa selama ini peran BAPPEDA seakan mengalami disfungsi padahal, peran lembaga ini sangat erat kaitannya dengan persoalan pengurangan dan penambahan anggaran di SKPD.
“Yang saya ketahui, hal-hal yang menyangkut penambahan dan pengurangan anggaran seharusnya diketahui oleh BAPPEDA, ternyata selama ini tidak demikian supaya fungsi BAPPEDA bisa terlihat,” kata Tuuk
Dirinya berharap agar di pemerintahan yang baru di kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven OE.Kandouw, kejadian semacam itu tidak lagi terjadi. “Penambahan anggaran tidak harus naik secara linear, kalau bisa di pemerintahan yang baru ini tidak terjadi hal yang sama,”tambah aleg yang dikenal fokal ini.
Menanggapi hal itu, Kepala BAPPEDA Roy Roring juga mengakui hal tersebut. bahwa selama ini pihaknya tidak lagi berhubungan langsung terkait menambah atau dikuranginya anggaran di SKPD. Menurutnya, hal itu tidak saja terjadi di daerah tetapi juga di pusat.
“Hal ini juga dilakukan di aras nasional karena dari apa yang dilakukan perlu diangkat peran dari bappenas,” kata Pejabat Walikota Manado ini.
Roring menambahkan, Jika sebelumnya perang BAPPENAS seakan hilang, kini akan dingkat kembali. “Peran BAPPENAS saat ini akan ditampilkan kembali sesuai tupoksinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Roring juga menjelaskan mengenai mekanisme anggaran dimana, setiap penganggaran akan difokuskan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, salah satunya adalah program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Setelah diselesaikan pembahasan Rancanagan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Roring berkomitmen akan meminta seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).
“Pola penganggaran sekarang sesuai dengan program prioritas, seperti program ODSK. Setelah RPJMD kami akan meminta SKPD untuk menyusun rencana kerja tahunan,” papar Roring. (Rifaldi Rahalus)
