SULUT – Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Sulut, Selasa (25/02) bertempat di DPRD Sulut.
Aliansi Dosen yang tergabung dalam 4 perguruan tinggi, seperti Unsrat (Universitas Sam Ratulangi), Unima (Universitas Negeri Manado), Polimdo (Politeknik Negeri Manado) dan Polnustar (Politeknik Nusa Utara) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulut bertujuan menyampaikan aspirasi terkait tunjangan kinerja (TUKIN) untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi).
Kemudian, mendesak TUKIN dibayar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkaitan dengan TUKIN tersebut, dimintakan dibayarkan penuh sejak tahun 2020 tanpa potongan, termasuk pembayaran TUKIN bagi dosen aktif pada tahun 2020 – 2024.
Setelah mendengarkan setiap aspirasi dari beberapa pengurus ADAKSI Sulut, sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Cindy Wurangian memberikan apresiasi atas cara-cara dosen yang datang dengan tegas, tetapi santun dan elegan dalam menyampaikan aspirasi.
“Ini menandakan Mener dan Enci selama ini menanamkan budi pekerti dan tata krama yang baik kepada anak-anak kita,” ujar Wurangian.
Politisi partai Golkari ini menarik kesimpulan bahwa inti yang dilihat dalam RDP kali ini berkaitan dengan TUKIN For All. “Tadi saja, saya melihat dari ruangan ini sudah ada perbedaan persepsi yang sudah diklarifikasi tadi. Kami semua telah menangkap maksudnya itu, mungkin saya mengusulkan di sini bukan hanya TUKIN For All, tapi TUKIN Full For All.” kata Wurangian.
“TUKIN For All saja, saya berpikir mau berjuang 8, 2 Triliun, tapi ketika tidak dapat karena hanya 2,5 Triliun. Dan itu kan terjadi kesenjangan, jadi intinya jangan terjadi double standard di negara ini,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan kalau RDP ini telah terjadi kesepakatan bersama antara Komisi IV DPRD Sulut dan ADAKSi Sulut untuk meneruskan persoalan ini ke Komisi X DPR RI dan Kementerian yang berwenang. “Mohon bersabar, Tukin Full For All pasti akan kami lanjutkan ke pihak-pihak berwenang untuk mengatasi hal ini,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Sulut yang hadir pada RDP ini di antaranya, Vonny Paat, Louis Carl Schramm, Julyeta Pualina Runtuwene, Pierre Makisanti, Irene Pinontoan, Vionita Kuera, dan Cindy Wurangian.
RDP ini pun ditutup dengan aksi memberikan tanda tangan pada spanduk sebagai dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut untuk memperjuangkan aspirasi dari ADAKSI Sulut. (*)
RDP Bersama ADAKSI Sulut, Cindy Wurangian Pastikan TUKIN Full For All akan Ditindaklanjuti
