SULUT – Kelompok penyandang Disabilitas yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan menjadi perhatian Anggota DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo.
Terbukti, saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melayangkan interupsi disela-sela rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, yang dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen (purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Legislator Dapil Minut-Bitung ini menyampaikan siap mendukung penuh dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Sulut. Disamping itu, ia meneruskan aspirasi dari kelompok penyandang disabilitas Provinsi Sulut yang ingin dipekerjakan dalam pemerintah daerah maupun swasta.
Pada momentum rapat paripurna tersebut, Hillary juga menyampaikan pesan dari kelompok disabilitas provinsi Sulut terkait Perda nomor 8 tahun 2021 yang pernah dibentuk DPRD Sulut bersama Gubernur periode sebelumnya yang implementasinya mungkin dinilai belum berjalan.
“Jadi, perda tersebut mereka sangat berharap bahwa pada pasal 59 itu diatur juga 2 persen pemerintah daerah dan DPRD akan mempekerjakan kaum disabilitas di Sulut, dan 1 persen dari perusahan swasta,” ungkap Hillary, Senin (24/03/2025).
Ia pun berharap, kedepan Gubernur Sulut apakah akan dibuatkan Pergub untuk implementasi perda tersebut atau seperti apa dalam menindaklanjuti aspirasi dari kaum disabilitas.
“Kelompok disabilitas mungkin hanya 6000an di Sulut. Tapi mereka sangat berharap perda tersebut menegaskan mereka juga ingin memaksimalkan keterlibatan mereka di dunia pekerjaan,” tandasnya.
Interupsi Rapat Paripurna, Hillary Tuwo Sampaikan Pesan Kelompok Penyandang Disabilitas Provinsi Sulut
