Kotamobagu – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan perjuangkan nasib ratusan petugas tenaga kebersihan yang belum terakomodir dalam tenaga honorer daerah Pemerintah Kota Kotamobagu.
Pasalnya, dari 400 tenaga kebersihan yang dibayarkan dengan sistem pembayaran honorer daerah, hanya 27 yang terakomodir kalau dilihat secara kualifikasi.
“Ini akan menimbulkan masalah untuk proses pembersihan kota. Karena persyaratan kualifikasi tenaga kebersihan, umumnya berpendidikan minimal SMP/SMK atau sederajat,” ujarnya, Jumat (14/02) saat di hubungi.
Lanjut politisi Dapil Bolmongraya ini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Kotamobagu kemarin sempat bermasalah dimana sampah dilokasi tersebut sudah penuh. “Makanya kami tanyakan kepada petugas kebersihan dilapangan kira-kira bagaimana nasib mereka yang belum terakomodir,” kata Muliadi saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu.
Ia pun mendorong BKPP Kota Kotamobagu untuk mencarikan solusi terbaik untuk nasib petugas kebersihan yang belum terakomodir dalam honorer daerah.
“BKPP akan mencari regulasi atau format baru supaya petugas kebersihan ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau Outsourcing. Karena ini salah satu pekerjaan dasar yang dialami hampir seluruh kota terkait kebersihan kota,” tandasnya.
Diketahui, Kunker Anggota Komisi I DPRD Sulut, Muliadi Paputungan dilaksanakan sejak 11 s.d 14 Februari 2025. Selain mengunjungi BKPP Kota Kotamobagu, Legislator Dapil Bolmongraya ini juga melaksanakan Kunker di Dinas PMD Kota Kotamobagu, dan Bagian Tata Pemerintahan Kota Kotamobagu.
Kunker ke BKPP Kota Kotamobagu, Muliadi Paputungan Perjuangkan Nasib Ratusan Petugas Kebersihan
