SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Muliadi Paputungan, memberikan apresiasi tinggi atas keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar 8,02 persen menjadi Rp4.323.465.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 yang diumumkan langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Jumat (20/11/2026). Dengan adanya kenaikan sebesar Rp320.835 dari UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp4.002.630, kebijakan pengupahan baru ini akan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.
Menanggapi kebijakan strategis tersebut, Muliadi Paputungan menilai bahwa penyesuaian upah minimum tahun 2027 merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja dan buruh di tengah dinamika ekonomi dan inflasi daerah.
“Kenaikan UMP sebesar 8,02 persen ini tentu menjadi angin segar dan kabar baik bagi seluruh pekerja di Sulawesi Utara. Kami di DPRD mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi bersama Dewan Pengupahan yang telah merumuskan angka ini secara cermat, objektif, dan proporsional,” ujar Muliadi, Sabtu (21/11/2026).
Menurut legislator yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini, formula penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan titik keseimbangan yang adil yakni melindungi hak dasar pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi agar tetap kondusif.
Lebih lanjut, Muliadi mengingatkan seluruh pelaku usaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara untuk mempersiapkan diri dan berkomitmen penuh menjalankan keputusan tersebut begitu memasuki awal tahun 2027. Ia menegaskan bahwa ketentuan upah minimum ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sementara bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun diharapkan tetap mendapatkan penyesuaian melalui struktur dan skala upah perusahaan.
“Keputusan gubernur ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi mulai 1 Januari 2027. Tidak boleh ada perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah standar UMP yang telah ditetapkan, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memang diatur secara khusus dalam regulasi ketenagakerjaan,” tegasnya.
Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif tanpa pelanggaran, Muliadi juga mendesak instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut maupun kabupaten/kota, agar memperketat fungsi pengawasan serta membuka kanal pengaduan yang responsif bagi para pekerja.
“Pengawasan harus diperkuat sejak dini, termasuk melalui sosialisasi yang masif kepada pihak perusahaan maupun serikat pekerja. Jika nantinya ditemukan pelanggaran di lapangan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai mekanisme dan sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Menutup pernyampaiannya, Muliadi berharap kenaikan UMP 2027 ini dapat menjadi pemacu semangat bagi para pekerja untuk terus meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Sinergi yang kuat antara pekerja yang sejahtera dan pengusaha yang taat aturan diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara berkelanjutan sepanjang tahun 2027.









