Manado, detikawanua.com – Penurunan signifikan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sulawesi Utara (Sulut) pada 27 November 2024 kemarin, memantik kritik tajam dari Sekretaris Umum HMI Badko Sulut-Go, Radinal Muhdar.
Ia menilai fenomena ini tak hanya terjadi di Sulut, tetapi mencerminkan masalah nasional yang serius. Tingginya angka golput, menurutnya, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu memaksimalkan dana yang dihibahkan untuk meningkatkan kesadaran pemilih.
“Angka golput yang tinggi ini adalah alarm bahwa sosialisasi dan pendidikan politik oleh KPU belum berjalan efektif. Padahal, anggaran besar telah dihibahkan. Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU,” ujar Radinal di Manado, Senin (2/12/2024).
Radinal menyebut data dari KPU yang menunjukkan tingkat partisipasi politik di Pilkada Sulut 2024 hanya 74,9%, jauh di bawah target nasional sebesar 82%. Dari 1.950.484 Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 1.462.133 suara sah yang tercatat, meninggalkan 488.351 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka.
Dengan partisipasi hanya 74,9%, Radinal mempertanyakan legitimasi hasil Pilkada ini.
“Bagaimana kita bisa yakin bahwa pemenang Pilkada benar-benar representasi suara mayoritas rakyat jika lebih dari 25% pemilih tidak menggunakan haknya? Ini mencederai demokrasi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ditampilkan hasil scrapping website resmi KPU, perolehan suara untuk semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut memiliki total 1.462.133 atau 74,9%.
Radinal membandingkan angka ini dengan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19, tetapi berhasil mencatatkan tingkat partisipasi 77,7%.
“Ini ironi. Saat pandemi, partisipasi lebih tinggi. Bahkan pada Pemilu Presiden beberapa bulan lalu, tingkat partisipasi di Sulut mencapai 82%. Kenapa bisa turun drastis di Pilkada kali ini?” katanya.
Radinal juga menyampaikan pengalamannya di TPS 06 Titiwungen Selatan, tempat ia mencoblos. Ia menyebut hampir setengah dari jumlah pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilih mereka.
“Ini menunjukkan betapa lemahnya daya tarik Pilkada terhadap masyarakat. KPU harus merefleksikan kenapa minat masyarakat merosot tajam,” katanya.
Sebagai solusi, ia mendesak KPU Sulut untuk memperbaiki strategi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ia menyarankan agar KPU mempelajari kesuksesan Pemilu Presiden yang baru saja berlalu.
“KPU perlu mengevaluasi apa yang membuat partisipasi tinggi pada Pemilu Presiden, dan menerapkan strategi serupa di Pilkada. Pemilu adalah sarana rakyat menentukan masa depan mereka. Jika ini diabaikan, demokrasi kita akan terus tergerus,” pungkasnya.
Radinal berharap kritik ini menjadi momentum perbaikan bagi KPU khususnya KPU Sulut dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan Pilkada di masa depan lebih inklusif dan representatif. b.A
