Sulut, detiKawanua.com – Legislator Sulut, Husein Tuahuns angkat bicara terkait Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang menyebabkan antrian panjang di SPBU.
Menurut Politisi PDIP ini, hal tersebut terjadi karena miskoordinasi dari Pertamina dan Pemerintah Provinsi.
“Jujur kemarin saya curiga bahwa kuota yang diberikan oleh PT Migas terhadap Provinsi Sulut simpang siur datanya, sehingga terjadi kelangkaan Solar,” kata Husein, Senin (01/07) di ruang kerjanya.
Definisi kelangkaan itu, lanjut Husein, BBM itu habis atau kurang. Kalau lebih tentunya tidak akan terjadi kelangkaan.
Solar di SPBU itu yang subsidi pemerintah 6000/liter, dan yang harus dibeli oleh perusahaan atau pabrik 16.000/ liter karena non subsidi.
“Bisa dibayangkan, karena perbedaan harga cukup jauh, maka saya curiga jangan sampai pihak Pertamina atau SPBU, atau pihak siapa saja yang punya domain atau berkompeten persoalan ini bisa bermain,” ujarnya.
“Contoh hitung-hitungan kasar, kalau Pertamina lewat konco-konco atau lewat mafianya dia jual 10.000/liter pasti perusahaan suka, karena perusahaan untung 6000,” imbuhnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Legislator dapil Minut-Bitung ini akan melakukan sidak secara komprehensif dengan tiap kepolisian agar bisa tahu di mana titik persoalan, karena menurut Pertamina bahwa kuota yang diberikan sudah cukup tapi ternyata tidak cukup di lapangan.
“Besok kami akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda. bagaimana tindak lanjut persoalan itu, kalau tidak ada sanksi hukum, tidak ada punishment, berarti tidak ada efek jera, dan yang siksa pasti masyarakat,” ungkapnya.
“Ini analisa saya, mudah-mudahan saya keliru. tapi sebagai anggota dewan kita harus punya feeling politik bahwa ketika terjadi kelangkaan, pasti ada permainan di dalamnya,” pungkas politisi vokal ini.
Enda