Boltim, detiKawanua.com – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto S.Sos M.Si akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaan di KPK yang dilakukan pada Selasa (16/5/2023).

Bupati Sachrul mengatakan, bahwa benar ada panggilan KPK terkait klarifikasi soal LHKPN miliknya, pada periode pelaporan 2022.

Menurut Sachrul, selain pemeriksaan, KPK juga meminta sejumlah dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta pembelian aset sebelum dan sesudah menjadi pejabat Negara “Benar, tadi saya sudah mengisi formulir dan melakukan klarifikasi, di bagian klrifikasi LHKPN, tentu pemeriksaan ini baik, sebab KPK memiliki metode sendiri dalam melakukan klarifikasi. Dan ini membuat kami mengerti, bahwasanya pelaporan LHKPN menjadi sangat penting untuk pejabat Negara,” ungkap, Sachrul kepada sejumlah awak media pada Rabu (17/5/2023).

Bupati katakan, bahwa intinya ada sejumlah aset yang sudah dihapus tapi muncul dalam pelaporan LHKPN-nya tahun 2022, hal inilah yang diperbaiki “Jadi kalau ada aset yang di jual, harus dilengkapi dengan bukti jual beli. Begitu juga, kalau ada aset yang bertambah harus dilengkapi dokumennya serta sumber perolehannya,” jelas, Bupati

Bupati juga berpesan kepada masyarakat Boltim, agar tetap tenang dan tidak usah menangapi berbagai komentar miring di media sosial dan facebook. Karena, hanya membuang buang energi “Pasti semakin tinggi pohon, semakin kencang di hantam angin, jadi kalau tidak mau di hantam angin, maka jadilah rumput. Tetapi, harus rela terinjak injak. Hidup ini, pilihan dan semua jabatan memiliki resiko,” ujar, Bupati Sachrul yang juga mantan jurnalis.

(Fidh)