Diserahkan di DPRD Sulut, Pemprov Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

  • Whatsapp

Sulut, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Pencapaian delapan kali meraih peredikat tertinggi WTP diperoleh Pemprov Sulut melalui rapat paripurna penyerahan LHP LKPD dari Anggota IV BPK RI, Pius lustrilanang yang dihadiri langsung Gubernur Olly Dondokambey dan wakil Gubernur Steven Kandouw, bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (13/05).

Rapat paripurna DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, dan Wakil Ketua Viktor Mailangkai, serta Billy Lombok.

Bacaan Lainnya

Anggota IV BPK-RI, Pius Lustrilanang mengucapkan terima kasih atas kerja sama DPRD Sulut sehingga bisa menyerahkan LHP LKPD Pemprov Sulut tepat waktu.

Pius menjelaskan, penyusunan LKPD Pemprov Sulut telah sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

“Dengan demikian kami berikan opini WTP kepada Pemprov Sulut. Ini tentunya karena sinergi yang matang dari semua stakeholder,” katanya.

Lebih lanjut Anggota VI BPK RI itu menyatakan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut, membuktikan kerja-kerja stakeholder tetap konsisten.

“Puji syukur, di tengah hantaman pandemi Covid-19, kita tetap tancap gas melaksanakan tugas di semua sektor pemerintahan dan tetap mempertahankan opini WTP dari BPK. Terima kasih atas sinergitas yang semakin solid,” kata Dondokambey.

Dengan semangat opini WTP, Gubernur mengajak jajaran Pemprov untuk mampu menjaga apa yang telah diraih bersama, bahkan terus terpacu melakukan  pembenahan dan melaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kepada negara dan moral kepada rakyat.

“Saya ajak segenap komponen pembagunan yang ada untuk terus jaga sinergitas dan tetap jalin kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan  pembagunan daerah untuk mewujudkan visi 2021-2026 menuju sulut yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbanh indonesia ke Asia Pasific,” tandasnya.

(Advetorial)

Pos terkait