HVK Ingatkan BKD, Batalnya Penerimaan PNS 2020 di Tomohon Jangan Terulang lagi

  • Whatsapp

Sulut, detiKawanua.com – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut terkait Evaluasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan triwulan satu sampai triwulan tiga, serta program dan kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022.

Dalam RDP tersebut, Komisi I mengevaluasi program kegiatan BKD antara lain, mekanisme perpindahan ASN dari kabupaten/kota, tunjangan kinerja, dan kuota penerimaan PNS lewat jalur P3K kabupaten/kota dan provinsi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK), usai RDP menyampaikan, Ia sangat menyayangkan kuota Penerimaan PNS untuk Kota Tomohon pada tahun 2020 berjumlah kurang lebih 160 orang tidak terlaksana.

Hal tersebut didapati sesuai hasil kunker pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD Provinsi Sulut ke BKPSDM Kota Tomohon pada beberapa bulan lalu.

“Sesuai penjelasan dari pihak BKPSDM, kuotanya Kota Tomohon untuk tahun 2020 tidak ada. Alasannya adanya miss Komunikasi dengan pihak BKN dan pemerintah Provinsi,” ungkap HVK, Senin (11/10).

HVK mengatakan, dari hasil RDP yang dilakukan Komisi I hari ini, ternyata mekanisme pengusulan P3K masing masing kabupaten/kota langsung ke BKN tidak lagi melalui pemerintah provinsi, jadi sifatnya mandiri.

Menurutnya, Hal ini dipandang sangat merugikan masyarakat karena penerimaan PNS memberikan dampak positif mengurangi pengangguran yang ada di Kota Tomohon, tapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Saya sebagai wakil rakyat dapil Minahasa dan kota tomohon ketika hal ini merugikan masyarakat, menjadi perhatian saya untuk bagaimana Pemerintah Kota Tomohon memberi perhatian dengan memandang perlu adanya evaluasi bagi pejabat terkait,” Kata HVK, sembari berharap hal ini jangan sampai terulang kembali.


(Enda)

Pos terkait