Komisi Kemaritiman, Kelautan & Perikanan PB HMI Kritisi Kebijakan Eksport Benih Lobster

  • Whatsapp

Jakarta, detiKawanua.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mengiritik keras kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Edhy Prabowo nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolahan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Republik Indonesia.

Melalui Ketua Komisi Kelautan Dan Perikanan, Sabahrudin La Ode Mago menjelaskan Permen yang telah dikeluarkan sangat jauh dari realita di lapangan. Dimana, permen yang diundangkan pada 5 Mei 2020 seharusnya melakukan budidaya terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas ekspor benih lobster.

Bacaan Lainnya

“Adanya pelangaran kewajiban eksportir yang tercantun dalam peraturan menteri nomor 12 tahun 2020 pasal 5 ayat 1 huruf c, dimana eksportir berkewajiban melakukan budidaya di dalam Negeri dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat pesisir, dan selanjutnya sudah melakukan panen secara berkelanjutan, serta telah melepasliarkan sebanyak 2% dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen. Dari poin-poin tersebut butuh waktu sekurang-kurangnya 8 bulan hingga satu tahun agar bisa melakukan eksport,” terang Sabahrudin, alumni Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini, Jumat (17/07/20).

Sabahrudin juga menerangkan, tentu aktivitas ini akan merugikan negara terkhusus para nelayan yang bergantung hidup dalam membudidaya bibit lobster.

“Eksport beni lobster hanya akan menguntungkan pengekspor atau pengusaha besar saja, sedangkan nelayan hanya akan mendapatkan nilai ekonomi yang sangat kecil karena harga benih lobster hanya akan berkisar 5.000 hingga 10.000, namun ketika lobster tersebut telah besar atau kurang lebih telah memiliki berat setenggah kilogram harganya bisa memcapai Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 per ekornya. Jadi jika harus di jual keluar negeri bukan benih melainkan lobster dewasa,” kata Sabahrudin.

Tak hanya itu, menurut Sabah sapaan akrabnya Penjualan benih lobster keluar negeri hanya akan mengacam Kelestarian Ekosistem keragaman hayati di Indonesia, ini tentu akan mengamcam juga keberlanjutan generasi nelayan Indonesia yang pada akhirnya akan menhancurkan ekologi dan ekonomi Negara.

Penjualan lobster ke luar negeri hanya akan meningkatkan ekonomi Negara asing terutama Vietnam dan Singapura, kondisi ini tentu akan berdampak pada menurunnya daya saing eksport lobster dewasa dari hasil budidaya nelayan Indonesia.

“Melakukan pemdampingan terhadap koperasi nelayan agar mampu melakukan transaksi eksport, bukan PT atau perusahaan yang melakukan eksport lobster dewasa dikemudian hari,” katanya.

Untuk itu Komisi PB HMI MPO Komisi Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan, menuntut agar Kemeterian Kelautan dan Perikanan meminta menghentikan eksport benih lobster dan dan membatalkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020, agar menyusun Peraturan baru yang membahas tentang;

1. Memperluas lahan budidaya lobster di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki wilayah pesisir serta memiliki potensi untuk budidaya lobster.

2. Menyediakan teknologi budidaya lobster

3. Meningkatkan sumberdaya nelayan

4. Mendorong adanya roadmap budidaya lobster yang berkelanjutan yang berbasis pada kepentingan nelayan. (*)

Pos terkait