Protap Penanganan Covid 19 Dinilai Pilih Kasih, Pejabat Pelaku Perjalanan Bebas Karantina

  • Whatsapp

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid 19, Joppy Thungari.

Tahuna, detiKawanua.com – Ditengah upaya percepatan penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Sangihe dinilai hanya diberlakukan bagi masyarakat kecil.

Bacaan Lainnya

Hal ini mencuat setelah diketahui sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Sangihe dan pejabat vertikal di Kabupaten Sangihe dinilai tidak melakukan Protap penanganan Covid 19 setelah melakukan perjalanan luar daerah yaitu masa karantina 14 hari.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Darwis Sasela kepada wartawan mempertanyakan kinerja Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dinilai tidak tegas dan pilih kasih dalam penegakan aturan.

“Kalau masyarakat biasa yang menjadi pelaku perjalanan luar daerah apalagi dari wilayah Zona merah dipastikan wajib mengikuti Protap penanganan Covid 19. Tapi kenapa kalau pejabat teras Pemkab Sangihe dan pejabat vertikal pusat di Sangihe justru lolos dari Protap,” ungkap Sasela.

Lebih lanjut Sasela menyatakan harusnya ditengah pandemi Covid 19 yang terus berlangsung pemberlakuan Protap Covid 19 tidak pilih kasih. “Siapapun pelaku perjalanan luar daerah pejabat maupun masyarakat biasa wajib mengikuti Protap Covid 19,” imbuh Sasela.

Menyikapi hal ini Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid 19, Joppy Thungari membantah adanya tudingan pilih kasih penanganan Protap Covid 19. “Semua pelaku perjalanan luar daerah, semuanya wajib mengikuti Protap Covid 19. Jadi tidak ada perbedaan semua kita berlakukan sama,” kelit Thungari, meski kenyataan di lapangan justru berbeda. (Js)

Pos terkait