Boltim, detiKawanua.com – Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2020 dalam rangka penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, resmi dibuka Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar, SH tepat di lantai III Kantor Bupati Rabu (18/03) siang tadi.
Pelaksanaan Musrenbangda, adalah upaya penajaman dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sejak tahap awal, mulai dari Musrenbang di desa, kecamatan, dan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Untuk semua pemangku kepentingan, inilah saatnya kita memusyawarahkan sesuatu yang dianggap urgen dan harus kita selesaikan pada 2021 nanti, melalui upaya dan strategi yang disebut program dan kegiatan,” ujar Bupati dalam sambutanya.
“Tujuan pelaksanaan Musrenbangda RKPD ini, guna mendapatkan masukan serta saran dari stakeholder dan masyarakat. Tahapan-tahapan perencanaan telah dilaksanakan di antaranya Musrenbangdes di 80 desa, Musrenbang Kecamatan di 7 kecamatan, rapat forum perangkat daerah serta konsultasi publik,” jelas Bupati.
Saya harap, hilangkan copy paste. Kita harus rumuskan satu rancangan program dan kegiatan pada 2021 sebagai bagian tindaklanjut dari apa yang sudah kita laksanakan. Dan tidak lari dari visi misi daerah.
“Kepada seluruh pemangku kepentingan, agar akurat dalam perencanaan,” kata Bupati tegas.
Juga kepada para kepala desa (Sangadi-red), supaya proyek fisik yang dibiayai dengan ADD harus melibatkan masyarakat. Tujuannya, agar tercipta multiplayer effect yang muaranya yakni mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan pembangunan itu ada tiga. Utamanya, bagaimana menciptakan rakyat Boltim yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Hasil dari pembangunan akan membuat rakyat sejahtera, tolak ukurnya ialah kemampuan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran,” tandas Bupati.
Hadir dalam kegiatan Musrenbangdes yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Ir. Sonny Warokka, Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, SH, perwakilan Polres Boltim, Bappeda Provinsi Sulut, dan seluruh unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah baik kecamatan dan pemerintah desa. (Fidh)
