Faisal Salim.
Manado, detiKawanua.com – Semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Manado, beberapa kandidat mulai menawarkan konsep yang menjadi program andalan mereka.
Misalnya Faisal Salim. Salah satu bakal calon Wakil Walikota Manado ini, mempromosikan ide ‘Rakyat Miliki Rumah Tanpa DP’.
Developer perumahan tanpa riba dan tanpa bank ini menegaskan, sebuah kota yang makmur dan unggul harus bisa menjamin semua rakyatnya memiliki rumah sendiri.
“Selain pangan dan sandang, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Karena itu, pemerintah harus menyediakan rumah bagi masyarakat. Rumah milik sendiri, bukan rumah yang dikontrak,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, saat ini memang pemerintah pusat sudah punya program rumah untuk warga, rumah bersubsidi. Tapi yang disubsidi hanya bunga. Yang tadinya 12%, setelah disubisidi pemerintah menjadi 5%.
“Makanya program ini harus jalan. Sehingga masyarakat yang tadinya cuma ngontrak rumah, akhirnya memiliki rumah sendiri,” ujar Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) Kota Manado ini.
Dirinya mengakui, saat ini program rumah tanpa riba tanpa bank miliknya sudah jalan. Ia memiliki 60 unit siap bangun di Loreng, Bailang. Tapi pakai uang muka.
“Jelas kalau tanpa uang muka saya tidak sanggup, karena itu butuh bantuan pemerintah menjalankannya. Sehingga jika saya di pemerintahan, bisa melaksanakan program Rumah Tanpa DP,” terang Pembina Bikers Subuhan.
“Karena itu, saya mohon doa restu dan dukungan warga untuk bertarung di Pilwako Manado 2020. Dari partai apapun, saya siap lahir bathin untuk maju dan mengabdikan diri bagi warga Kota Manado,” tegas lelaki yang biasa disapa Bang Toyib.
Selain rumah tanpa uang muka, program lainnya yang menjadi andalan yaitu Digitalisasi Layanan Publik.
Menurutnya, pelayananan publik di Kota Manado saat ini, masih sangat ribet, alurnya masih sangat panjang. Dengan pelayanan digital, waktu dan birokrasi pengurusan bisa dipangkas.
“Jadi dengan digitalisasi pelayanan publik, cukup isi data saja di aplikasi, semua data warga langsung masuk ke pihak terkait, dan warga hanya berada di satu kantor saja menunggu data itu dicetak,” pungkasnya.
(Indra)
