Suasana Aksi Pala/RT di Kantor DPRD Sulut
Manado, detiKawanua.com – puluhan Pala dan RT se-Kota Bitung didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Makelar Kasus (SNAK Markus) dan juga LSM Satuan Komando Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (SATKOM) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Sulut.
Aksi yang dilakukan terkait pemerintah Kota Bitung yang memberhetikan Kepala Lingkungan (Pala) dan Ketua RT dinilai inprosedural, ditambah lagi gaji selama lima bulan belum dibayarkan.
“Kami datang kemari sehubungan dengan tidak dibayarkannya gaji Pala dan RT selama 5 bulan terhitung dari April s.d Agustus. Bukan hanya sampai di situ, sudah tidak bayar gaji tambah pecat lagi. Di angkat dengan SK diberhentikan lewat SMS,” ujar Enny Umbas Koordinator Aksi dalam orasinya, Senin (10/10) siang sekitar pukul 12.30 WITA.
Enny Umbas yang merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) Sulut SNAK MARKUS ini juga melanjutkan orasinya, kiranya anggota dewan dapat menindaklanjuti aspirasi dan memberikan solusi agar permasalahan Pala/RT bisa terselesaikan.
“Kami memohon pada anggota dewan yang terhormat supaya memberikan solusi dan jalan keluar terkait masalah tersebut untuk masyarakat khususnya di kota Bitung. Kira-kira bagaimana kelanjutannya, apakah supremasi hukum hanya begini saja, padahal ada peraturan, ada ketentuan, ada undang-undang tapi tidak dijalankan,” tungkas Enny Umbas
Anggota DPRD SUlut Netty Pantauw saat menerima massa aksi. /Red
Netty pantauw anggota Komisi 1 dari fraksi Demokrat yang menerima massa aksi menyampaikan, menyambut secara positif terhadap masa aksi yang datang di DPRD untuk menyampaikan aspirasi sekaligus Ia tidak setuju jika Pala/RT dipecat hanya dengan melalui SMS.
“Sudah dapat diterima dengan jelas apa maksud dan tujuan datang kemari. kami menyambut secara positif karena bapak/ibu tidak salah membawa diri menyampaikan hal-hal yang dianggap merugikan. Kami pun anggota DPRD sangat tidak setuju kalau ada orang-orang yang telah mengabdi, di angkat lewat SK dan di pecat lewat SMS apalagi sampai upah mereka tidak di bayarkan,” terangnya
Legislator dari Dapil Minut-Bitung ini juga menambahkan, Pimpinan dan anggota yang lainnya pasti tetap akan mensuport apabila ada hal-hal keterkaitan dengan kerugian masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya didukung dengan data dan fakta dilapangan.
“Ini menjadi catatan penting, kami akan memperjuangkan apa yang diharapkan oleh Pala/RT untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Bitung. Yang penting apa yang bapak/ibu sampaikan saat ini benar dan bisa diukur dengan data yang valid,” tandasnya.
(Enda)
