Kepala BPM-PD Provinsi Sulut, Rudi Mokooginta.
Manado, detikawanua.com – Dana Desa (Dandes) juga dapat diperuntukan mendorong sektor pariwisata yang telah menjadi program pemerintah pusat hingga ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seperti halnya di Provinsi Sulut menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Sulut, Rudi Mokoginta, bahwa Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven OE Kandouw (ODSK) mengingatkan agar para kepala desa (Kades) dapat memanfatkan Dandes sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
“Anggaran ini harus dimanfaatkan terutama untuk pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, drainase) dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) diantaranya, Posyandu, PKK, atau sesuai hasil kesepakatan bersama. Yang pasti harus berujung pada kepentingan rakyat,”tegasnya.
Soal sektor desa wisata menurutnya tinggal dilihat dari program kegiatan yang ada di desa yang bersangkutan.
“Tergantung, kalau didalam pemerintah desa (Pemdes) itu ada memprogramkan bagi masyarakat atau kelompok kerja untuk kerajinan itu bisa dan masuk dalam anggaran pemberdayaan,”terangnya.
Namun menurutnya yang perlu dicatat bahwa untuk realisasi anggaran untuk pemberdayaan itu pula harus ada laporan pertanggungjawaban yang jelas atau harus memasukan SPJ untuk bisa dicairkan anggaran tersebut.
“Untuk tahun 2016 ini angaran Dandes sebesar Rp864 Miliar dan jumlah desa di Sulut 1.508 namun, hanya 1.005 yang akan menerima Dandes secara bertahap. Masih ada juga desa karena dari evaluasi yang belum sesuai peruntukan swakelolanya,”ungkapnya.
Mokoginta menambahkan untuk sekaran baru 60 persen ada pencairan yang pada bulan Agustus ini telah masuk tahap ke dua pencairan.
“Harus masukan dulu SPJnya. Sementara itu juga baru sekitar 40 persen jumlah desa di Sulut belum ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),”tandas Mokoginta.
Rep/Editor: IsJo
