Suasana Rapat Pansus Zonasi tengah berlangsung.
Manado, detiKawanua.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara (Sulut), yang kini tengah dalam rancangan dan pembahasan oleh DPRD Sulut dipastikan berkepanjangan alias belum sampai pada titik akhir untuk ditetapkan sebagai perda. Hal ini dikarenakan penetapan poin-poin dalam perda tersebut butuh analisa dari berbagai sudut pandang.
Mengenai kawasan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf a yang terdiri dari zona pariwisata,zona pemukiman, zona pelabuhan, zona pertambangan, dan zona perikanan tangkap, serta zona perikanan budidaya, industri kemudian zona fasilitas umum masih khususnya di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), masih menjadi perdebatan di internal Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Zonasi.
Rocky Wowowr misalnya, mengatakan, dilihat dari pemanfatan maka perlu ditinjau kembali letak pelabuhan yang rencananya akan dibangun di salah satu desa di Pulau Bangka.
“Saya rasa untuk posisi pelabuhan perlu letakkan di desa yang dilihat dari jumlah penduduknya sesuai dengan kebutuhan. Tentu untuk kawasan ekonomi ke depan di pulau tersebut,” kata Wowor, Selasa (07/07) di Ruang Rapat I DPRD Sulut.
Anggota pansus Noldy Lamolo justru tidak setujuh dengan penyampaian dari Wowor dimana, menurut Noldy untuk saat ini jumlah penduduk bisa dipersoalkan untuk pembuatan fasilitas pelabuhan. Akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah jangka panjang dari pembangunan tersebut.
Noldy Lamalo mencotahkan hal yang sama diterapkan di Kota Bitung yang mana, saat ini Bitung menjadi pusat transportasi laut untuk Sulut.
“Dulu, Bitung juga sama seperti ini (Pulau Bangka-red). Awalnya pelabuhan bitung biasa-biasa saja dan sekarang telah menjadi pelabuhan kontener dan kapal besar lainnya,”jelas Lamolo.
Meski demikian disampaikan Lamolo, namun sebagaian anggota pansus seperti Amir Liputo dan Ayub Ali justru lebih sepakat dengan masukan awal dari Rocky Wowor bahwa, penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan jangan asal ditetapkan. (Aldi)
