Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
Manado, detiKawanua.com – Persoalan Taman Nasional Bunaken (TNB) nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut hingga saat ini. Seperti halnya dikatakan Wakil gubernur Sulut, Steven Kandouw yang menilai TNB tersebut masih kontroversi.
“Semua itu terjadi karena lebih disebabkan, manajemen vertikal diantara sesama departemen terkait dipusat tidak pernah ketemu, karena adanya ego sektoral, belum lagi kebijakan kurang populer yang di terapkan oleh sesama Pemkot serta Pemkab kepada Pemprov, sehingga yang di rugikan Bunaken itu sendiri,” kata Wagub, saat membuka
Workshop Taman Nasional Bunaken (TNB) di Grand Kawanua Internasional City (GKIC) Manado, Selasa (15/3) tadi.
Kedepan Wagub meminta regulasi tentang pengelolaan TNB harus diatur kembali, mengingat kawasan itu memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang menjanjikan.
“TNB memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan secara umum memiliki tiga fungsi strategis yaitu pelestarian keanekaragaman hayati pesisir dan laut, mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat serta pengembangan pariwisata alam,” ungkapnya.
Dimana menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut itu juga untuk mengoptimalkan manfaat ketiga fungsi tersebut juga, maka mutlak dibutuhkan pola pengelolaan secara terpadu yang melibatkan lintas sektoral dalam konteks pengembangan dan pelestarian TNB.
“Sejalan dengan itu, saat ini kewenangan pengelolaan kawasan TNB berada dibawah tanggungjawab Balai TNB yang merupakan UPT dari Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LH dan Kehutanan RI. Bunaken hanya menjadi subjek bukan objek, akan tapi kedepan nanti Bunaken tidak hanya menjadi subjek melainkan kedua-duanya objek dan subjek pariwisata,” tandas Kandouw.
Reporter : IsJo
