Wagub Sulut, Steven Kandouw. /Ist
Manado, detiKawanua.com – Dalam rapat perdana bersama para PPTK, PPK, Bendahara lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw mengingatkan secara tegas kepada seluruh
pengelola keuangan yang ada di jajaran Pemprov Sulut untuk melaksanakan
tertib administrasi keuangan.
Hal tersebut terbukti dalam rapat perdana Wagub bersama para PPTK, PPK, Bendahara lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Rabu (24/2) bertempat diruang rapat Wagub Sulut.
Baca juga: Gubernur Dondokambey: e-KTP Berlaku Seumur Hidup
Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Wagub Sulut, Rabu (24/02), Wagub mengatakan, ini adalah komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan dirinya dalam menciptakan sistem pemerintahan Sulut yang bersih,
akuntabel dan transparan.
Wagub juga meuturkan, para pengelola keuangan agar dalam pelengkapan SPJ kegiatan terkait keuangan harus jelas, jika ada kesalahan harus berani bertanggungjawab dan segera mungkin mencari solusi.
“Para pengelola keuangan harus berintegritas berkomitmen bekerja bersih
dan jujur agar tidak terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan,” tuturnya.
Berita menarik lainnya: Dilantik Gubernur Sulut, Palandung Resmi Pimpin ‘Sementara’ Kota Bitung
Mantan ketua DPRD Sulut ini menegaskan agar para pengelola keuangab tidak berakrobat dalam masalah keuangan, Struktur manajemen keuangan harus berjalan dengan baik, disiplin dalam mengelola keuangan.
“Jika terjadi permasalahan jangan menunda masalah agar tidak menjadi masalah lebih besar. Jangan ada kelalaian dalam pengelolaan keuangan,” tegas Wagub.
Terkait laporan adanya setoran khusus bagi pimpinan yang diminta oknum pejabat, secara tegas Wagub menyatakan dalam kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Ketegasan ini menjadi angin segar bagi jajaran yang ada di pemprov Sulut, karena hak para pegawai akan terpenuhi secara baik dan tepat.
“Saya tegaskan kita semua harus Loyal pada aturan bukan atasan. Jangan ada potongan dan setoran apapun bagi pimpinan dalam pengelolaan keuangan, baik itu SPPD, TKD atau apapun, saat ini Gubernur dan Wagub menjalankan pemerintahan yang bersih,” tegas Wagub. (**)
