Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda
Boltim, detiKawanua.com – Ditutupnya portal online resmi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) secara elektronik (e-PUPNS) untuk level I pada Tanggal 30
November pekan kemarin,. nampaknya tak sedikit Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terlihat merasa
gelisah.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) secara elektronik (e-PUPNS) untuk level I pada Tanggal 30
November pekan kemarin,. nampaknya tak sedikit Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terlihat merasa
gelisah.
Pasalnya, data PUPNS mereka belum sempat didaftarkan ke
portal yang nantinya bakal berimbas pada status mereka sebagai PNS.
“Kalau saya memang belum sama sekali mengisi data untuk ke level I. Karena selain sistem portal untuk mengisi data sebagaimana yang ada
sering berkendala dengan gangguan jaringan internet disini (Boltim-red),
pun begitu dengan sejumlah PNS yang lain juga. Oleh karena itu, kami
tinggal berharap portal online BKN dibuka kembali. Mungkin, dalam
beberapa hari kedepan ini baru akan kami daftarkan lagi karena sekaligus
memeriksa huruf yang salah ketik untuk diubah,” terang salah satu PNS
yang namanya enggan dipublis, pada Selasa (01/12) siang tadi.
portal yang nantinya bakal berimbas pada status mereka sebagai PNS.
“Kalau saya memang belum sama sekali mengisi data untuk ke level I. Karena selain sistem portal untuk mengisi data sebagaimana yang ada
sering berkendala dengan gangguan jaringan internet disini (Boltim-red),
pun begitu dengan sejumlah PNS yang lain juga. Oleh karena itu, kami
tinggal berharap portal online BKN dibuka kembali. Mungkin, dalam
beberapa hari kedepan ini baru akan kami daftarkan lagi karena sekaligus
memeriksa huruf yang salah ketik untuk diubah,” terang salah satu PNS
yang namanya enggan dipublis, pada Selasa (01/12) siang tadi.
Mengenai soal itu, melalui Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD)
Boltim, Darwis Lasabuda mengungkapkan, memang tidak ada sanksi
secara tegas jika PNS bersangkutan tidak memasukkan datanya. “Jadi, level
1 (Satu) artinya pendataan itu ditingkatan internal Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), seperti Sekolah, Puskesmas, Kecamatan. Untuk
sekarang ini sudah masuk level II (Dua) yakni berkas sudah masuk ke
BKDD,” terang Darwis Selasa (01/12) siang tadi, kepada sejumlah awak media. (Fidh)
