Sumarsono mengatakan, Asisten Deputy (Asdep) Bidang Pengelolaan Batas Wilayah negara harus mengantisipasi adanya pemekaran di perbatasan di Sulut yaitu pembentukan daerah otonom baru (DOB) Talaud Selatan (Talsel) yang berada di wilayah perbatasan laut.
“Proses pembentukam Kabupaten Talsel telah melalui pertimbangan strategis nasional dan menjadi prioritas pemekaran, karena itu Asdep bersama instansi terkait pusat mulai sekarang mempersiapkan hadirnya PLBN disana,” tegas Sumarsono.
Sumarsono yang juga pernah menjabat Asdep bidang pengelola PLBN BNPP menuturkan, kalau tahun 2015 ini pemerintah fokus membangun 7 PLBN di wilayah daratan di Indonesia, maka tahun 2016 Pemerintah akan fokus di wilayah perbatasan laut termasuk di Sulut.
“Seperti di pulau Marore Kabupaten Sangihe pos tersebut sudah ada demikian dengan pulau Miangas tak usah kuatir karena saat ini sedang di bangun bandara udara air streep,” ujar Dirjen Otda Kemendagri Ri ini, yang juga selaku pengagas lahirnya Inpres tersebut.
Sementar Asdep bidang pemgelolaan PLBN Imdra Purnama mengatakan, rapat sosialisasi ini di ikuti Kemteriam KKP, Kememdagri, Kememdag, PU, ESDM, Pemprov Kalbar, Pemkab Aruk, Pemkab Sanghe’i dan Talaud, Pemkab Sambas, Pemkab Kapuas Hulu, Sanggau dan Imigrasi Manado.
Turut hadir Ketua TP PKK Sulut Ny. Tri Rachayu Sumarsono, Asisiten Pemenrintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung dan Kepala BPPD Sulut Nixon Watung. (Rafsan Damopolii)