Bupati Salihi Mokodongan. /Ist
Bolmong, detiKawanua.com – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) wajib menyelesaikan semua rekomendasi BPK.
Bupati Bolmong Salihi Mokodongan menegaskan, sejumlah rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Bolmong segera
ditindaklanjuti dan dituntaskan. Agar ke depan, Pemkab bisa meraih opini
lebih baik.
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Bolmong segera
ditindaklanjuti dan dituntaskan. Agar ke depan, Pemkab bisa meraih opini
lebih baik.
“Saya tekankan lagi, jangan
diabaikan. Segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah dikemudian
hari,” ujar Bupati Salihi, beberapa waktu lalu.
diabaikan. Segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah dikemudian
hari,” ujar Bupati Salihi, beberapa waktu lalu.
Bupati juga mengatakan, para wajib tuntutan ganti rugi (TGR) untuk segera menyelesaikan ganjaran tersebut. Karena, jika sampai akhir tahun tidak ada tindak lanjut dari seluruh wajib TGR, maka Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi akan melakukan langkah maju.
“Jangan sampai tidak ada progres pengembalian. Jika tidak ada pertanggungjawaban, maka masing-masing yang akan menanggung akibatnya,” ucap Bupati, sembari kembali mengingatkan, laporan keuangan tahun 2015 segera diperbaiki agar ke depan Pemkab bisa meraih opini yang memuaskan.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Ashari Sugeha mengatakan, guna perbaikan opini dari BPK atas pengelolaan keuangan daerah, banyak yang perlu dibenahi termasuk pengembalian TGR. “Sebab, masalah TGR sangat berpengaruh pada proses administrasi dan tatakelola keuangan daerah. Kita semua berusaha agar opini kali ini akan lebih baik,” jelas Ashari. (Tri Saleh)
