Tomohon, detiKawanua.com – Jika tidak ada revisi dari Pemerintah dan DPRD Tomohon, maka selang
November hingga Desember 2015 tidak akan ada lagi aktivitas pengawasan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tomohon dari Panwaslu Tomohon.
Menurut Ketua Panwaslu Tomohon Rita Kambong, dana operasional Panwaslu hanya akan bertahan sampai Oktober 2015 ini.
“Dana yang dihibahkan pemerintah ke Panwaslu untuk pengawasan hanya akan bertahan sampai minggu terakhir Oktober 2015. Kemungkinan November Desember hilang jejak, semoga pemerintah masih akan merevisi,” kata Kambong, Senin (14/09).
Ia mengatakan, sedari awal memang Panwas tidak menerima porsi yang cukup dari usulan awal. Awalnya di APBD 2015 diusul dana pengawasan sebesar Rp 1,5 miliar yang disetujui hanya Rp 1 miliar.
Di APBD Perubahan 2015 pun panwas mengusulkan kembali dana Rp 1,5 miliar, tapi yang direalisasikan hanya Rp 490 juta.Kambong menjelaskan, tiap bulan Panwas menghabiskan dana Rp 235 juta, untuk honor Panwascam, PPL dan dana operasional. Meski ada tambahan hibah, dana Panwaslu sudah menipis untuk menunjang kegiatan pengawasan.
Ia merinci tiap panwascam diberi honor Rp 1,250,000, sedangkan PPL kebagian Rp 850,000. Padahal rencanannya dalam waktu dekat Panwas harus merekrut pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 203 sesuai jumlah TPS.
“Pengawas TPS perlu direkrut untuk mengawasi kinerja Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Dalam hal mengedarkan undangan memilih, kemudian pengawasan saat rekapitulasi di TPS usai pencoblosan,” jelasnya.
Tiap Pengawas TPS akan bekerja 23 hari jelang pencoblosan, dan akan diberi honor Rp 500 ribu. “Sesuai program harusnya Panwas akan merekrut pengawas TPS tapi masih kendala dananya dari mana,” sebut dia.
Meski begitu, Rita mengatakan, kepada Panwascam dan PPL tetap bekerja seperti biasa, jadikanlah pekerjaan sebagai pengabdian. (*/Micky)
