Rapat Koordinasi upaya pemberantasan kejahatan terhadap kekayaan Negara (illegal fishing) di Provinsi Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Asisten Deputi Bidang Koodinasi Penanganan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara, Kemenkopolhukam Yanto Tara menegaskan, penanganan illegal fishing tidak hanya menjadi tanggungjawab Bakorkamlah saja melainkan harus melibatkan stakeholder terkait.
Hal ini disampaikan Yanto tara saat memimpin Rapat Koordinasi upaya pemberantasan kejahatan terhadap kekayaan Negara (illegal fishing) di Provinsi Sulut, yang berlangsung di rupat CJ Rantung, Rabu (12/08) kemarin, dipimpin Gubernur Sulut diwakili Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir. Ronald Sorongan serta didampingi Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Kamlah Manado Laksma maritime Drs. Anang Syarif Hidayat.
Lebih lanjut, Tara mengakui apabila penanganan illegal fishing ini hanya dilakukan Bakorkamlah dianggap belum lengkap, apalagi operasi pengamanannya selama ini hanya berupa operasi khusus dan tidak rutin setiap bulan, belum lagi sarana dan prasarana yang dimiliki Kamlah masih sangat terbatas.
Karena itu, menurut dia, agar pengamanan illegal fishing di perairan Indonesia menjadi kuat harusnya dilaksanakan secara terpadu dengan stakeholders lainnya seperti KKP, Kamla, Al, Pol Air.
Selain itu, Tara menyebutkan, nelayan asal Philipina dan Thailang dianggap masih lebih tangguh dari pada nelayan Indonesia. Oleh Karen itu, penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders perlu dilakukan untuk menjadi perairan Indonesia.
Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir. Ronald Sorongan menambahkan, beberapa hal yang menjadi kesimpulan rapat sosialisasi ini antara lain, penanganan ilegal fishing harus melibatkan stakeholders, perlu adanya tata kelola perikanan yang didukung perangkat kuat, perlunya SDM yang didukung sarana prasaranan hingga mampu menjaga mengelola sumber daya laut serta perlu peningkatan pengawasan perikanan dari stakeholders di perairan Indonesia. (*)
