Wagub Kansil bersama Menteri P3A saling bertukar Cenderamata.
Manado, detiKawanua.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yahana Susana Yambise memberikan pujian terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara atas hasil Pemilu Legislatif 2014. Dimana, Sulut mampuh memperoleh rengking pertama.
“Kami sangat mengapresiasi daearah ini karena dapat meraih rangking pertama dalam pelaksanaan Pilkada 2014. Selain itu,keterwakilan jumlah anggota DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 %. Kami juga turut apreasiasi atas capaian ini,” ungkap
Yambise, dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil di Ruang Rapat CJ Rantung, Selasa (25/08) kemarin.
Yambise menyebutkan, dalam hal gender, Sulut berada pada peringkat tiga Nasional. sementara untuk pembangunan gender, Sulut berada pada peringkat tujuh Nasional. “Untuk indikator gender di Provinsi Sulut Tahun 2013 IPM/HDI berada pada angka 77,36 % atau berada pada peringkat tiga nasional, demikian pula indeks pembangunan gender IPG/GDI69,72% berada pada peringkat 7 Nasional. Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat 4 Nasional,” jelas Yambise dalam pemaparannya.
Dalam kesempatan ini juga, Yambise turut memberikan masukan terhadap Pemprov Sulut terkait dengan pengeksporan minum keras (Miras) berbahan dasar dari pohon aren (Captikus-red) agar tidak lagi di ekspor ke daerah Papua. Hal ini demi meminimalisir angka kriminalitas di Papua akibat miras.
“Kami memohon adanya perhatian dari Pemprov Sulut, untuk melarang petani cap tikus di Sulut, agar tidak lagi menjual minuman keras tersebut ke Papua. Alasannya, karena menuman cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak krriminal di tanah Papua,” katanya.
Bukan saja miras, namun meningkatnya perdagangan perempuan (Trafficking), di Kawasan Timur Indonesia KTI), termasuk di Sulut khususnya Kota Manado yang dikenal nomor satu untuk kelas perempuan. Hal ini kemudian mendapat perhatian dari P3A agar stigma ini kedepannya dapat di rubah.
“Terkait dengan perdagangan perempuan (Traffiking) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ia menilai nomor satu perempuan dari Manado. Kiranya stikma negative itu dapat dihilangkan, kedepan saya akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih bermartabat. Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulut Dr.Djouhari Kansil mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi 33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi nasional.
Selanjutnya untuk prosentase partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44% (khusus pejabat Eselon II Pemprov Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang), sedangkan perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan (Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua orang yakni Minut dan Sitaro).
“Partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa perempuan 43 orang (26%) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68%) dari jumlah hakim 78 orang,” tutur Wagub Kansil.
Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo yang turut hadiri Rakor tersebut, mengatakan, “Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta menyediakan route yang aman bagi anak-anak ke depan dari sekolah,” jelas Tumundo. (*)
