Ketua Komisi I, Ferdinand Mewengkang memimpin jalanya hearing bersama Kesbangpol Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Anggaran Partai Politik (APP) yang hingga kini belum tersalurkan ke setiap Partai Politik (Parpol), ternyata mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM.
Padahal, kebutuhan Parpol yang meliputi operasional Sekretariat, konsolidasi organisasi, pendidikan politik dan kaderisasi, unjuk publik, hingga perjalanan dinas tentu saja membutuhkan anggaran yang memadai. Apalagi, menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang kemudian dengan tegas meminta kepada Kesbangpol untuk menjelaskan kenapa anggaran tersebut belum kunjung disalurkan.
“Menjelang Pilkada serentak di Sulut bagaimana pertanggungjawaban dana Parpol,” tanya Mewengkang ke pihak Kesbangpol Sulut, Kamis (30/07), saat menggelar hearing.
Menanggapi hal itu, Mesak Homika, Sekretari Kesbangpol menjelaskan, benar hingga kini belum ada anggaran untuk Parpor yang sudah terealisasi. Namun, kata Homika, Pihak kesbang terus berupaya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut.
“Hingga saat ini belum ada penyaluran dana ke parpol namun, ada upaya yang telah kami lakukan terkait penyaluran anggaran tersebut dengan mengajukan permohonan. Tetapi, sampai saat ini juga kami masi di suru menunggu pencairan anggaran serta pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK,” tutur Humika.
Meski demikian, Ketua Komisi yang juga kader Partai terus mengotot agar anggaran tersebut secepatnya di salurkan.
“Saat ini sudah memasuki era politik untuk itu, anggaran Parpol untuk tahun 2015 harus dipercepat hal ini demi kepentingan Parpol,” cetus Ketua Komisi I Ferdinan Mewengkang yang juga pernah memberikan protes atas kebijakan Mendagri yang memberikan konsep tentang bantuan Parpol sebesar Rp.1 miliar. (Rifaldi Rahalus)
