Tampak Penandatanganan Bupati Bolmong Saat Rapat Paripurna
Bolmong,
detiKawanua.com – Pada Pukul 19.00 Wita dengan dihadiri Pj.Bupati Bolmong,
para asisten, pejabat SKPD dan camat se Bolmong, kini kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Bolmong tahun angaran 2017, Selasa,
(25/10), DPRD Bolmong melaksanakan rapat Paripurna.
Welty
Komaling selaku Ketua DPRD Bolaang Mongondow mengatakan, rancangan kebijakan
umum anggaran memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemkab Bolmong, “pelaksanaan rapat
paripurna dewan dalam rangka penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2017,
adalah merupakan salahsatu tahapan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan
belanja daerah,” ujar Komalinga.
Tampak Penandatanganan Ketua DPRD Bolmong Saat Rapat Paripurna
Pembahasan KUA-PPAS oleh Banggar bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diperoleh kesamaan pandangan guna disepakati
skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, seperti urusan program
untuk masing-masing urusan dan prioritas plafon anggaran sementara.
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diperoleh kesamaan pandangan guna disepakati
skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, seperti urusan program
untuk masing-masing urusan dan prioritas plafon anggaran sementara.
Tampak Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bolmong
“untuk rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2017
yang telah disampaikan oleh Pemkab Bolmong ke Badan Anggaran kesepakatan
paripurna lalu, selanjutnya oleh Banggar telah dilakukan pembahasan. Oleh
karena itu selang beberapa hari ini DPRD secara intensif melalui rapat Banggar
dengan eksekutif, telah membahasa rancangan kebijakan KUA-PPAS,” jelas Ketua
DPRD Bolmong. (Adv/Tri)
yang telah disampaikan oleh Pemkab Bolmong ke Badan Anggaran kesepakatan
paripurna lalu, selanjutnya oleh Banggar telah dilakukan pembahasan. Oleh
karena itu selang beberapa hari ini DPRD secara intensif melalui rapat Banggar
dengan eksekutif, telah membahasa rancangan kebijakan KUA-PPAS,” jelas Ketua
DPRD Bolmong. (Adv/Tri)
