Aleg Dapil Bolmong, Rocky Wowor saat menyampaiakn pendapat.
Manado, detiKawanua.com – Pengelolah Perbatasan dan Realisasi Anggaran untuk Partai Politik (Parpor). Kedua hal ini mendapat perhatian serius dari anggota Badan Anggaran (Banggar) Rocky Wowor.
Untuk wilayah perbatasan, menurut Wowor, peran aktif dari Badan Pengelolah Perbatasan harus lebih di optimalkan. Hal ini kembali di suarakannya setelah sebelumnya, Komisi I perna menggelar tukar pendapat (hearing) bersama pihak pengelolah perbatasan atas berbagai persoalan yang sering terjadi di perbatasan Sulawesi Utara (Sulut), yang hingga saat ini belum kunjung tuntas baik di dalam maupun ancaman dari luar.
“Dari mitra komisi I di Badan Pengelolah Perbatasan pernah saya mendapat pesango dari interpol di NTT dan NTB terkait pengelolah perbatasan yang menjadi fokus presiden jokowi mengingat Sulut menjadi pintu gerbang masuknya terorisme di Indonesia terutama wilayah Talaud yang berbatasan dengan Filpina sampai ke poso,” kata Aleg dapil Bolmong ini.
“Di tahun 2014 lalu, Sulut memiliki dana hibah skurang lebih Rp.6 miliar sementara di Tahun 2015 ini, dana tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 2 miliar. Ini penurunan yang amat drastis, untuk itu, perlu ada perhatian khusus perbatasan. Apalagi ini bagian dari program presedin Jokowi,” tegas Wowor menambahkan.
Masih di persoalan perbatasan, Rocky Wowor juga turut prihatin atas keberadaan ribuan masyarakat Sulut di daerah perbatasan yang tidak memiliki identitas jelas. Dikhawatirkan, pada saat Pilkada nanti ribuan masyarakat yang tidak memiliki status yang jelas ini akan mempengaruhi Pilkada ketika memasuki wilayah yang bakal menggelar pemilu.
“Terdapat 20 ribu masyakat sulut di perbatasan yang tidak jelas status mereka. Di hawatirkan saat pemilihan Gubernur warga-warga tersebut akan masuk dengan dan melakukan pencoblosan. Terlebih di daerah perbatasan yakni Bitung dan Talaud,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP ini juga berharap agar anggaran untuk Parpol supay secepatnya di salurkan demi kebutuhan Partai. Apalagi menjelang Pilkada.
“Sampai sejauh ini belum ada satu Partai pun yang menerima anggaran tersebut. Padahal menjelang Pilkada anggaran tersebut sangat di perlukan terkait dengan pembuatan stiker, perawatan sekretariat, pendidikan politik dan kebutuhan partai lainnya,” pungkas Wowor dalam Rapat Banggar yang di hadiri Sekretaris Daerah Ir. SR. Mokodongan dan pimpinan DPRD, Selasa (04/08) kemarin, di Ruang Rapat III. (Rifaldi Rahalus)
